BANDA ACEH – Jusuf Kalla alias JK melayangkan kritik keras terhadap Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim.Tak hanya itu, JK juga memberikan sorotan tajam kebijakan Kurikulum Merdeka sekaligus gagalnya lulusan SMK terserap oleh lapangan pekerjaan.
Kritik pedas tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan,” yang berlangsung di Jakarta, Jumat 7 September 2024.
Dalam pidatonya, JK menekankan bahwa Indonesia tidak bisa mencontoh negara-negara seperti Finlandia dan Singapura dalam menerapkan kebijakan pendidikan.
Menurutnya, perbedaan populasi dan pendapatan per kapita antara negara-negara tersebut dengan Indonesia sangat signifikan, sehingga kebijakan pendidikan di negara-negara tersebut tidak relevan diterapkan di tanah air.
“Bicara soal pendidikan, jangan contohkan Finlandia, jangan contohkan Singapura. Mereka penduduknya cuma 5 juta, income per kapitanya $50.000, kita penduduk 280 juta dengan income per kapita $4.500, jauh sekali bedanya,” ungkap JK, dikutip Senin (9/9/2024).
JK juga menyoroti kebijakan Kurikulum Merdeka yang meniru sistem pendidikan negara-negara maju.
Menurutnya, Kurikulum Merdeka tidak cocok diterapkan di Indonesia lantaran tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai di Indonesia.
“Kalau mau bicara pendidikan di sana, mau Merdeka, silakan, karena di sana mau belajar kimia ada laboratoriumnya, mau fisika ada lab-nya, mau olahraga ada fasilitasnya, semuanya ada di Amerika, Singapura, Finlandia, apalagi. Tapi kita bisa belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea,” lanjutnya.
Ia mencontohkan, negara-negara seperti India bisa menjadi cermin negara yang sukses dalam bidang pendidikan dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional tanpa kurikulum merdeka.
Meski menerapkan sistem pendidikan yang konservatif, nyatanya banyak tokoh penting di perusahaan besar dunia dan pemerintahan negara maju justru berasal dari India.
Selain itu, JK juga menyoroti masalah ketenagakerjaan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.
Menurutnya, sebagian besar lulusan SMK justru berakhir di sektor informal, seperti menjadi caddy di lapangan golf.
“Kita punya ide bikin 15.000 SMK, sekarang ada 10.000 SMK swasta dan 5.000 pemerintah. Tapi 75% lulusannya malah jadi caddy di lapangan golf. Coba tanyakan, siapa main golf di sana? Dari 4 caddy, 3 tamat dari SMK,” ujar JK.
Wapres ke-10 dan ke-12 RI itu menilai bahwa masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya perkembangan ekonomi.
Selain itu, kurangnya penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja juga menjadi biang keroknya.
“Jadi, mana yang salah? Ekonomi salah, pendidikan juga salah. Dua-duanya salah. Ekonomi kita tidak berkembang, akhirnya mereka sekolah di SMK tapi tidak ada pekerjaan. Mereka tamat asal tamat, sehingga tidak bisa bekerja dan tidak bisa mengembangkan ekonomi,” tutup JK.