BANDA ACEH -Setelah menggelar rapat pleno selama 10 jam, kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu malam (14/9), DPP Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) mengeluarkan tiga keputusan.
Pertama, menonaktifkan Sekjen Ahmad Andi Bahri. Langkah ini diambil karena Ahmad Andi Bahri adalah pihak terkait yang dituduhkan oleh beberapa pengurus yang menyatakan bahwa Sekjen memiliki permasalahan yang harus diklarifikasi.
Kedua, ditunjuknya Plt Sekjen DPP AMPI yaitu Rizky Maulana. Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan posisi Sekjen dan memastikan agar roda organisasi tetap berjalan.
Ketiga, dibentuknya tim khusus untuk melakukan rapat terbatas sesuai dengan Peraturan Organisasi untuk membahas permasalahan Sekjen Ahmad Andi Bahri.
Rapat khusus ini langsung dikomandoi oleh Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Lamajido yang nantinya akan melaporkan hasilnya dalam rapat pleno khusus terkait pelanggaran disiplin organisasi.
“Keputusan dalam rapat pleno ini diambil dalam rangka mendengar aspirasi dari peserta rapat pleno dan mencari solusi Bersama,” kata Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga yang memimpin langsung sidang pleno tersebut, dikutip Minggu (16/9).
Walaupun berlangsung dinamis, kata Jerrry, tetapi keputusan rapat pleno harus berlandaskan mekanisme organisasi.
Jerry mengakui adanya insiden kekerasan yang terjadi dalam rapat pleno tersebut.
“Memang terjadi beberapa insiden dalam rapat pleno, ada aksi provokasi, bahkan ada aksi anarkis, yakni penarikan paksa bahkan pemukulan oleh oknum yang tidak dikenal terhadap Sekjen Ahmad Andi Bahri. Ada juga aksi walkout oleh sekelompok pengurus DPP AMPI dan membuat rapat pleno sendiri,” kata Jerry.
Jerry menegaskan, sesuai mekanisme yang berlaku dalam setiap forum, rapat, dan sidang, ketika ada pengurus yang walkout, artinya mereka tidak lagi mengikuti rapat.
“Tentu ini sikap yang kita hormati. Tetapi apapun sikap itu, tidak mengubah keputusan resmi yang sudah diputuskan dalam rapat pleno yang tetap kuorum yang dipimpin oleh saya,” kata Jerry.
“Jadi apapun yang mereka lakukan di luar rapat resmi pleno yang saya pimpin adalah tidak sah, termasuk mosi tidak percaya yang secara sepihak mereka ajukan,” sambungnya.