BANDA ACEH -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kebijakan ekspor pasir laut yang selama 20 tahun dibekukan.
Sekretaris Fraksi PKS Mulyanto menyatakan pihaknya mengkhawatirkan dampak bagi lingkungan dan kedaulatan negara buntut pelegalan ekspor pasir laut.
Sebab, aktivitas pengerukan pasir laut akan berpengaruh pada ekosistem laut hingga pulau-pulau kecil lainnya yanh terdampak.
Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak ada urgensi bagi perekonomian nasional Indonesia.
“Keuntungan ekonomi yang diperoleh bisa tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan laut yang akan kita tuai,” kata Mulyanto kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat (20/9).
Atas dasar itu, Anggota Komisi VII DPR RI ini mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan membuka kran ekspor pasir laut di Indonesia.
“Ini sangat berbahaya bagi lingkungan laut,” pungkasnya.