BANDA ACEH – Ketua Umum Kohati Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Melati Sari Maisara, menilai pemerintah pusat harus melihat secara komplek terkait pergantian kepemimpinan dalam konteks keterwakilan kaum perempuan di Aceh.
“Apalagi saat ini, dari 20 kabupaten/kota, ada 10 kabupaten yang belum disahkan oleh Mendagri sebagai Pj Bupati dan ini memasuki waktu-waktu terakhir dalam proses pengesahan Pj Bupati” kata Melati Sari Maisara dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).
Melati mengatakan, pihaknya juga meminta kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menetapkan Pj kepala daerah di Aceh tidak hanya yang berkompeten, serta punya kapabilitas. Namun juga harus ada keterwakilan perempuan Aceh dalam penentuan Pj Bupati di Aceh.
Dia menilai, periodesasi sejarah Aceh telah membuktikan bahwa kehadiran perempuan dalam ruang-ruang kepemimpinan di Aceh terbukti secara konkrit jika kaum perempuan memiliki kompetensi dalam kepemimpinan.
“Kaum perempuan juga mampu melakukan perubahan, serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan asas-asas kepentingan rakyat,” ujarnya
Melati, menyebutkan, jika dari administrasi Pj Bupati, tentu tidak sedikit perempuan Aceh yang punya pangkat Eselon II yang berarti cukup syarat, baik di Aceh maupun di Kementrian-kementrian lain. Hal ini lanjut Melati, membuktikan bahwa perempuan Aceh punya kapasitas baik secara intelektual ataupun kepemimpinan, khususnya di kabupaten/kota di Aceh .
Oleh karena itu, Melati meminta Kemendagri untuk mempertimbangkan adanya keterwakilan perempuan Aceh dalam penetapan Pj Bupati dari 10 kabupaten/kota yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.
“Supaya ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat bahwa banyak perempuan yang bisa mengisi jabatan-jabatan penting di Aceh dan mampu menjalankan roda kepempinan dengan penuh tanggungjawab,” demikian Melati.[]