BANDA ACEH – Keberlanjutan hilirisasi komoditas yang menjadi komitmen Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dinilai bakal menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menuturkan, komitmen hilirisasi yang disampaikan Gibran dalam Debat keempat kemarin malam, telah mendapat penolakan dari lawan kontestasinya di Pilpres 2024.
Menurutnya, pernyataan Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD, merupakan benih-benih penolakan terhadap komitmen keberlanjutan hilirisasi.
Sebabnya, Muhaimin menyebut hilirisasi nikel ugal-ugalan. Sementara Mahfud menyinggung janji Presiden Joko WIdodo setop impor komoditas.
“Salah satu program andalan Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan program hilirisasi SDA dari Presiden Jokowi yang dimulai dari hilirisasi nikel,” ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/1).
“Program ini telah terbukti memberikan insentif kepada APBN yang luar biasa, dan telah mengubah wajah kekuatan ekonomi dan politik Indonesia di kancah Global,” sambungnya.
Dia memandang, suara-suara penolakan yang muncul terhadap keberlanjutan kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi, sama saja mendukung penguasaan pihak asing terhadap sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Pasalnya, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini kebijakan hilirisasi akan terhenti dan potensi ekonomi yang lebih maju bagi Indonesia akan mandek, mengingat sebelum masa pemerintahan Jokowi ekspor komoditas marak terjadi.
“Dahulu Indonesia hanya dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam luar biasa, tetapi tidak mampu mengolah dan memanfaatkannya secara mandiri dan benar-benar bisa memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara,” urainya.
Namun di dua periode pemerintahan Jokowi, lulusan S2 komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memperhatikan, pengolahan barang mentah menjadi barang jadi bernilai tinggi meningkat.
“Jika Indonesia konsisten dengan program ini, maka Indonesia diprediksi bukan hanya keluar dari jeratan negara berpendapatan menengah (middle income country), tetapi juga bisa membawa Indonesia menjadi negara maju,” tuturnya.
Oleh karena itu Biran memandang, apabila penolakan terhadap hilirisasi komoditas SDA terus digaungkan, maka dipastikan ada pihak asing yang sengaja menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
“Artinya jika ada Paslon yang anti dan tidak punya komitmen untuk melanjutkan program hilirisasi, maka wajar saja muncul anggapan bahwa Paslon lain diduga bisa saja ditunggangi kepentingan negara asing yang anti terhadap hilirisasi Indonesia,” demikian Biran menambahkan
