“CIC Aceh mendesak Pj Gubernur Aceh, Tim Pansus BUMA DPR Aceh, Inspektorat Provinsi Aceh, BPK RI Provinsi Aceh dan juga KPK Pusat untuk segera memeriksa mereka-mereka yang diduga terlibat dan diduga juga telah melakukan tindak pidana. Sesuai dengan data yang kami miliki, maka kami akan segera menyerahkan data-data itu ke KPK dalam waktu dekat ini. Terkait hal lainnya, nanti kita sambung lagi ya. Di antaranya sekelumit dugaan permainan-permainan dan intrik main mata di tubuh BPMA, soal dugaan lanjutan pengalihan operasional Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi North Sumatera B seluas lebih kurang 25 ribu kilometer persegi yang diduga hanya dihargai cuma sebesar 1 juta dolar, serta dugaan-dugaan tindak pidana lainnya seperti dugaan bagi-bagi uang milirian rupiah ke rekening oknum-oknum elit ditambah lagi juga soal dugaan ikut sertanya PT Pema Global Energi (PGE) sebagai anak perusahaan PT PEMA dalam pengelolaan Blok B, nanti kita sambung lagi oke?” tutup Sulaiman Datu.[]
