BANDA ACEH – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyampaikan kritik terkait aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%.
Apalagi, menurutnya, hingga kini Mahkamah Konstitusi (MK) tak bergeming atas puluhan gugatan terhadap ketentuan presidential threshold tersebut.
“Jadi memang gara-gara yang 20 persen threshold itu memang seperti kata para pengamat yang tajam itu akan melestarikan 6L itu, ‘Lagi-lagi lu lagi-lagi lu,” ujar Amien di Kantor KPU RI, Jumat (12/8).
Menurutnya aturan soal ambang batas dalam menentukan presiden dalam pemilu 2024 seharusnya tak perlu lagi diterapkan. Jika langkah itu dilakukan, kata Amien, bukan tak mungkin nantinya akan muncul bibit-bibit unggul pengganti pemimpin yang saat ini berkuasa.
“Nah karena itu memang kalau bisa di 0 persen kan siapa tau ada bibit unggul yang brilian, yang luar biasa akan muncul,” ucap Amien.
Jelang Pemilu 2024, sejumlah tokoh termasuk parpol menggugat PT 20% ke Mahkamah Konstitusi. PT yang terlalu tinggi dinilai membuat jumlah paslon terbatas, menutup ruang bagi paslon potensial yang tak memiliki tiket pencalonan presiden, hingga dikhawatirkan menciptakan polarisasi.
PKS salah satunya, baru-baru ini menggugat PT agar dapat diturunkan menjadi 7-9%.
“Dengan diajukannya permohonan ini, kami berusaha untuk membuka peluang banyak anak bangsa yang potensial untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden, sehingga rakyat ditawarkan banyak calon alternatif, yang tidak hanya itu-itu saja,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai sidang perdana gugatan di Jakarta, Selasa (26/7).
