BANDA ACEH – Menanggapi maraknya imigran Rohingya yang masuk ke Aceh baru-baru ini, Mahasiswa Pemuda peduli Aceh (MPPA) melakukan aksi di bundaran simpang lima Banda Aceh. Koordinator Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh (MPPA), Azizi meminta pemerintah Aceh untuk menolak tegas serta mengusir imigran Rohingya.
“Kita ingin pemerintah Aceh mengusir imigran Rohingya itu, kehadiran mereka sangat meresahkan para warga setempat,” ucap Azizi kepada HARIANACEH.co.id, Rabu (29/11) dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, kehadiran imigran Rohingya justeru akan menggangu stabilitas masyarakat Aceh serta memunculkan permasalahan-permasalhan baru lainnya di saat banyaknya permasalahan internal Aceh yang juga belum selesai.
“Kita ingin pemerintah Aceh baik itu eksekutif dan legislatif fokus saja dengan permasalahan di Aceh yang masih kompleks ini, baik itu permasalahan lama yang belum terselesaikan dan juga permasalahan-permasalahan baru lainnya seperti musibah banjir yang melanda beberapa daerah di Aceh,” sambung Azizi lagi.
Azizi mengungkapkan bahwa jangan membawa-bawa isu HAM di persoalan pengungsi Rohingya ini. Soal HAM yang langsung bersinggungan dengan masyarakat Aceh saja belum bisa dipenuhi dengan baik oleh pemerintah Aceh.
“Perlu diingat, Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Oleh karena itu jangan jadikan Aceh seperti rumah panti asuhan, apalagi kita belum tahu latar belakang para imigran itu ke sini, ” timpalnya lagi.
Azizi juga menambahkan, kata dia, pemerintah Aceh juga harus mengusir UNHCR dari Serambi Mekkah ini karena terindikasi terlibat dan ingin menjadikan Aceh sebagai proyek operasi dan objek tertentu dengan kehadiran para imigran Rohingya.
Azizi dan pihaknya akan terus menyuarakan ini kepada pemerintah Aceh hingga pemerintah Aceh mendengarkan dan merealisasikan apa yang ia dan rekan-rekannya minta.
“Kami akan terus menyuarakan ini. Hari ini kita sudah turun aksi, dan kita akan terus suarakan ini sampai didengar oleh pemerintah Aceh. Kita ingin yang kita suarakan ini didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah Aceh,” tutupnya.
