BANDA ACEH – Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD membandingkan keberadaan akademisi di perguruan tinggi saat era Orde Baru dan saat ini.
Dia menyebut adanya perbedaan terkait hal tersebut di mana akademisi di era Orde Baru dihormati sedangkan di era sekarang justru sebaliknya.
Mahfud menilai hal tersebut terlihat ketika adanya tim sukses (timses) saat pemilhan rektor di perguruan tinggi.
Menurutnya, keadaan semacam ini bisa terjadi di era sekarang lantaran perguruan tinggi sudah dikooptasi.
“Kalau saya sendiri memang ya pemerintahan ke depan itu, kampus harus didemokratisasi. Karena selama ini, kampus itu dikooptasi.”
“Dulu, seketat Orde Baru pun ya, akademisi dihormati ya. Sekarang kalau pemilihan rektor ada tim sukses, sekarang pendapat-pendapat akademik, bercampur baur, kesannya ini pendapat Politik atau akademis,” ujarnya dalam wawancara eksklusif di program ROSI di YouTube Kompas TV, Kamis (1/2/2024).
Mahfud menegaskan perguruan tinggi adalah palang etika di mana saat berada di rezim apapun, maka harus tetap tangguh dan memiliki pendirian.
Namun, di era sekarang, dia menganggap kampus sudah tidak independen dan bercampur dengan politik.
“Sekarang ini, sistem pengelolaan kampus itu sudah banyak dicampur oleh politik dan terlalu birokratis,” ujarnya.
Kendati demikian, Mahfud tidak memiliki kapasitas untuk merubah hal tersebut lantaran bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dirinya sebagai Menkopolhukam.
Hanya saja, dia mengungkapkan telah melontarkan kritiknya tersebut ke Menko PMK, Muhadjir Effendy dan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.
“Kalau saya sudah bilang ke teman-teman, jangan dibegitukan dong kampus. Kampus itu bagaimanapun rohnya sebuah kemajuan dan palang pintu untuk menjaga etik dan moral dan itu biasanya dari kampus,” tuturnya.
Kembali terkait kondisi perguruan tinggi era sekarang, Mahfud mengkritik soal sistem pemilihan rektor di mana ada aturan ketika calon harus memperoleh 35 persen dukungan pemerintah.
Namun, dirinya mengkritik aturan semacam ini lantaran mengakibatkan rektor yang terpilih memiliki kesamaan politik dengan pemerintah.
“Sehingga sekarang ada gejala, kalau ada pemilihan rektor itu membentuk tim sukses seperti partai politik,” tuturnya.
Mahfud mengatakan aturan semacam ini berdampak secara luas hingga mengakibatkan kekritisan perguruan tinggi meredup karena rektornya memiliki hubungan politik dengan pemerintah.
“Betul, terbungkam karena (rektor) itu kepanjangan pemerintah dan selalu saya katakan demokrasi dan hati nurani itu akan selalu mencari jalannya sendiri,” pungkasnya
