PDIP-kota-solo-fx-hadi-rudyatmo-saat-ditemui-di-jakarta-selatan.jpg” width=”640″/>BANDA ACEH – Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyindir perilaku penguasa seperti rezim Orde Baru.
Bahkan, menurutnya perilaku penguasa lebih dari Orde Baru dan menyebutnya Neo Orde Baru Plus.
“Oh itu, kalau saya menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru Plus,” kata Rudy saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (29/11/2023).
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai maksud dari Neo Orde Baru Plus yang disebutkannya, ia membandingkan dengan cara mengancam Presiden Soeharto.
Menurutnya, cara Soeharto mengancam tidak terang-terangan seperti saat ini.
“Ya kalau Pak Harto masih baik-baik saja cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasinya nggak terang-terangan kayak begini. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya, itu nggak seperti itu dulu,” kata dia.
Ketika ditanya bentuk ancaman yang dimaksud, Rudy meminta wartawan menanyakannya kepada pihak yang diancam.
Namun, ia menegaskan, apabila dirinya yang mendapatkan ancaman maka dirinya akan membukanya ke publik.
“Ya tanya yang diancam, wong aku itu nggak diancam. Kalau saya diancam, mau saya buka,” kata dia.
Ketika ditanya lebih lanjut soal Neo Orde Baru Plus tersebut, Rudy menilai praktik dan tujuan hal tersebut dilakukan.
Bahkan, menurutnya Soeharto lebih beretika dibandingkan penguasa saat ini.
“Neo Orde Baru Plus, begitu saja. Ya semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Masih beretika Pak Harto,” kata dia.
Rudy pun menanggapi tanggapan dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid atas pernyataan Megawati.
Menanggapi pertanyaan wartawan yang menyebut Nusron menilai pernyataan Megawati adalah bentuk kegelisahan, Rudy membantahnya.
“Bukan kegelisahan. Bu Mega itu kan pengalaman mulai kecil sampai dengan hari ini belum sejahtera lahir batin loh. Saya ini sebagai kader PDI Perjuangan hanya ingin menyejahterakan batinnya Ibu (Megawati) saja belum kesampaian,”, kata dia.
Pernyataan Megawati Soal Orde Baru
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai, saat ini ada keadaan dimana penguasa mulai menekan rakyat.
“Kamu (penguasa) musti liat perundangan bolehkah kamu menekan rakyat mu, boleh kah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat mu tanpa melalui perundangan yang ada di RI ini?” kata Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud seluruh Pulau Jawa, Senin (27/11/2023) sore.
Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan kejengkelan yang dirasakannya.
Sehingga, ia turut menyinggung soal kondisi kekeluargaan yang belakangan memang menjadi polemik dalam pilpres kali ini.
“Lalu keluarganya itu sama sih? Engga deh, sorry deh. Emang keluarganya polisi juga engga lah, makan baso juga, Takut atau tidak?” tanya Megawati kepada pada sukarelawan.
“Tidak,” jawab relawan.
“Yes gitu dong. Aih mustinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu jengkel,” tegas Megawati.
Lebih lanjut, dirinya bahkan sampai menyinggung kalau pemerintahan atau penguasa saat ini merupakan cerminan di masa orde baru.
Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku merasakan betul kondisi perpolitikan di masa orde baru.
“Republik ini penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?” Kata Megawati.
“Benar tidak? merdeka, merdeka merdeka, menang kita Ganjar-Mahfud satuu putaran,” tegas Megawati yang diikuti teriakan ‘lawan’ dari para relawan yang hadir.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi enggan menanggapi pernyataan Megawati.
Jokowi hanya tersenyum saat ditanya soal pernyataan Megawati.
“Saya tidak ingin memberi tanggapan,” kata Jokowi usai acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Rabu (29/11/2023).
Terpisah Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid juga telah mempertanyakan siapa sosok yang disindir Megawati soal penguasa baru berperilaku seperti zaman orde baru.
Ia menerangkan sistem seperti orde baru hanya terjadi jika adanya pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Sementara saat ini menurutnya kebebasan bicara masih punya tempat dan keleluasaan.
Hal ini menurutnya menandakan pemerintahan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) tetap demokratis.
“Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” kata Nusron kepada wartawan pada Selasa (28/11/2023).
Menurut Nusron justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet.
Ia mengatakan perilaku orba mungkin terjadi jika instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lain.
“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya,” kata dia.
Dia kemudian menyinggung soal penggunaan instrumen negara seperti pada zaman orba.
Misalnya, lanjut dia, ada fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan mengarahkan mereka memilih pasangan tertentu.
“Jadi sebenarnya yang menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” kata dia