-Nalar para pendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo sulit dicerna oleh orang awam. Ini karena kebutuhan mendasar rakyat dan masalah fundamental bangsa justru semakin kacau di era pemerintahan Jokowi.
Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/4).
“Rasionalisasi untuk melakukan perpanjangan masa jabatan Presiden sangat sulit dicerna oleh nalar publik. Bagaimana bisa ide itu muncul di saat minyak goreng mahal, pertamax naik, PPN naik, utang meroket,” tanyanya.
Saiful meminta pihak yang menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden untuk berkaca diri. Sebab, apa yang diinginkan bertentangan dengan kondisi nyata yang dirasakan rakyat. Tidak ada rakyat yang merasa senang dengan meroketnya kebutuhan pokok dan utang negara.
“Kalau mau objektif mestinya malu dengan keadaan, dimana seharusnya sadar bahwa keadaan semakin memburuk, sehingga sudah selayaknya tidak mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Harus berpikir lebih luas, yaitu keselamatan bangsa dan negara seutuhnya,” pungkas Saiful.
