“Sedangkan untuk mutasi pejabat internal daerah lainnya, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator di daerah, penjabat Kepala Daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis Mendagri,” kata Benni.
Partai Nasdem pun mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk mencabut atau merevisi SE tersebut. Willy menyatakan hal itu perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menimbulkan polemik dalam perikehidupan pemerintahan daerah.
BANDA ACEH -PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memblokir 3.003 rekening yang terindikasi…
BANDA ACEH -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengajak warga untuk berani menolak Politik…
BANDA ACEH - Seorang pria bertato berinisial F terlibat insiden cek-cok hingga diduga memukul dua…
BANDA ACEH - Selain sosok, harta kekayaan Kompol Teguh Setiawan turut disorot usai bantah jadi…
BANDA ACEH - Unit apartemen di Jalan Letjen MT Haryono, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati,…
BANDA ACEH -Serangan Israel terhadap pusat pertahanan sipil Lebanon yang menyebabkan sedikitnya 12…
BANDA ACEH - Publik baru saja dikejutkan oleh berita Ivan Sugianto menyuruh siswa SMA bersujud dan…
BANDA ACEH - Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan ke Polda Metro Jaya, atas kasus dugaan penipuan…
BANDA ACEH - Pilkada Jakarta 2024 memanas jelang hari pencoblosan pada Rabu 27 November 2024. Calon…
| # | Name | Price | Changes 24h | Market CAP | Volume | Supply |
|---|
Assalamu'alaikum, Login ke akun kamu.
Assalamu'alaikum, Buat akun baru
Password akan dikirimkan ke email kamu.
