“Sedangkan untuk mutasi pejabat internal daerah lainnya, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator di daerah, penjabat Kepala Daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis Mendagri,” kata Benni.
Partai Nasdem pun mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk mencabut atau merevisi SE tersebut. Willy menyatakan hal itu perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menimbulkan polemik dalam perikehidupan pemerintahan daerah.