BANDA ACEH – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi menyepakati resolusi gencatan senjata dan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Mereka juga menegaskan, gangguan terhadap Masjid al-Aqsa akan jadi garis merah soal bagaimana menyikapi Israel.“Kami menegaskan kembali kedaulatan penuh Negara Palestina atas Yerusalem Timur yang diduduki, ibu kota abadi Palestina,” bunyi salah satu poin resolusi yang disepakati, seperti dilansir Aljazirah Arabia, semalam. Pernyataan itu menambahkan bahwa Masjid al-Aqsa adalah “garis merah” yang tak boleh diterobos Israel.
KTT tersebut mengutuk “tindakan agresif Israel yang menargetkan tempat-tempat suci Islam dan Kristen di kota Yerusalem dan mengubah identitasnya”. Mereka juga menyerukan masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan tindakan tersebut.
Israel saat ini mengeklaim Yerusalem sepenuhnya sebagai ibu kota mereka. Sementara Palestina sejak lama mendambakan Yerusalem Timur, lokasi Masjid al-Aqsa bertempat sebagai ibu kota mereka.
Sejak pemerintahan sayap kanan Israel yang dipimpin perdana menteri Benjamin Netanyahu terbentuk pada 2022 lalu, wacana pencaplokan bahkan penghancuran Masjid al-Aqsa menguat. Ancaman terhadap Masjid al-Aqsa itu juga salah satu alasan para pejuang Palestina di Gaza menggelar Operasi Topan al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 yang kemudian dibalas secara brutal oleh Israel.
KTT Arab-Islam dalam resolusinya juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata di Gaza, dan juga menyerukan larangan ekspor atau transfer senjata ke Israel. Meskipun menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, KTT tersebut menekankan bahwa tidak akan ada perdamaian sebelum Israel menarik diri dari garis perbatasan pada 4 Juni 1967.
Hal ini disampaikan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh KTT Arab dan Islam yang diminta dan dipimpin oleh Arab Saudi untuk membahas perkembangan di Jalur Gaza dan Lebanon. KTT tersebut meminta Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata dan segera mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.
Para pemimpin mengecam “kejahatan yang mengerikan dan mengejutkan” yang dilakukan oleh tentara Israel di Gaza “dalam konteks kejahatan genosida” terhadap warga Palestina, merujuk pada “kuburan massal, kejahatan penyiksaan, eksekusi di lapangan, penghilangan paksa, penjarahan dan pembunuhan massal.” pembersihan etnis” khususnya di bagian utara Jalur Gaza.
KTT tersebut memuji upaya Mesir dan Qatar, bekerja sama dengan Amerika Serikat, untuk mencapai gencatan senjata segera dan permanen di Jalur Gaza, dan meminta pertanggungjawaban Israel atas penarikan diri dari perjanjian tersebut.
Para pemimpin yang berpartisipasi dalam KTT tersebut juga meminta semua negara untuk “melarang ekspor atau transfer senjata dan amunisi” ke Israel.
Para pemimpin negara-negara Arab dan Islam menekankan bahwa tidak akan ada perdamaian dengan Israel sebelum penarikannya dari seluruh wilayah Arab yang diduduki “hingga tanggal 4 Juni 1967.” Pernyataan terakhir menyatakan, “Perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan yang menjamin keamanan dan stabilitas bagi seluruh negaranya tidak dapat dicapai tanpa mengakhiri pendudukan Israel atas seluruh wilayah Arab yang diduduki hingga garis 4 Juni 1967,” sesuai dengan relevansinya.
Sebelumnya, Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, yang menetapkan penarikan diri dari seluruh wilayah Arab yang diduduki dan pembentukan negara Palestina dengan imbalan normalisasi hubungan. KTT semalam juga menyerukan “penyediaan segala bentuk dukungan Politik dan diplomatik serta perlindungan internasional kepada rakyat Palestina dan Negara Palestina, mencapai persatuan nasional Palestina, dan secara efektif memikul tanggung jawab atas seluruh wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jalur Gaza, dan menyatukannya dengan Tepi Barat, termasuk kota Yerusalem.”
Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan mengatakan – dalam pernyataan terakhir – bahwa komite tripartit yang dibentuk oleh Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam dan Uni Afrika akan bergerak secara diplomatis dalam upaya menghentikan perang di Gaza dan Lebanon. Bin Farhan berharap upaya komite ini akan berpengaruh dan penting.
