“Preferensi yang ditunjukkan oleh banyak partai politik terhadap kontrol yang lebih besar terhadap proses penunjukan pemimpin eksekutif mencerminkan kegelisahan mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai keanehan dan meningkatnya biaya pemilihan langsung serta kebutuhan untuk menemukan kandidat yang ‘dapat dipilih’,” jelas Ian Wilson yang juga visiting fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute.
Capres Prabowo telah memberikan jaminan atas komitmennya terhadap demokrasi, dengan syarat bahwa demokrasi “masih memiliki banyak kekurangan”. Istilah yang digunakan ini tidak terlalu otokratis dibandingkan kampanye presiden pada tahun 2014 dan 2019, dengan tujuan bersifat politis, sebagai respons terhadap perubahan lanskap di mana dukungan publik terhadap demokrasi masih tetap tinggi.
“Hal ini terjadi bahkan ketika demokrasi telah dilubangi secara substansial di bawah kepemimpinan presiden yang populer saat ini. Otokrasi konstitusional, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014, tidak diperlukan lagi bagi Prabowo pada Pilpres 2024 untuk mengkonsolidasikan dan mempertahankan kekuasaan.”
Beda Cara Tujuan Sama
Lebih jauh lagi, mengungkapkan kecenderungan otokratis seperti itu adalah hal yang berisiko, karena dapat menimbulkan reaksi balik dan memberikan peluang bagi para pesaingnya untuk mengkritiknya atau mengambil sikap populis. “Hanya saja hal ini tidak berarti bahwa Prabowo telah meninggalkan tujuan ideologisnya yang lebih luas, namun ia kembali mengkalibrasi ulang strateginya, menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama,” jelasnya lagi.
Posisi partai-partai besar mengenai masa depan pemilu langsung tampaknya sangat berperan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diketuai Muhaimin Iskandar, telah mengadvokasi penunjukan gubernur di DPRD. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dengan kandidatnya Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur Jawa Tengah terpilih selama dua periode, juga mengindikasikan dukungan terhadap gagasan tersebut.
DPR baru-baru ini mengajukan rancangan undang-undang kerangka pemerintahan Jakarta setelah ibu kota baru Nusantara (IKN) menggantikannya sebagai ibu kota negara. RUU tersebut mengusulkan agar calon gubernur ditunjuk oleh presiden berdasarkan rekomendasi DPRD.
Preferensi yang ditunjukkan banyak partai politik terhadap kontrol yang lebih besar terhadap proses penunjukan pemimpin eksekutif mencerminkan kegelisahan mereka dengan alasan meningkatnya biaya pemilihan langsung serta keinginan untuk menentukan kandidat yang dipilih. Penyempitan ruang kontestasi politik, seperti kembalinya sistem pemungutan suara daftar tertutup atau penunjukan pemimpin daerah oleh parlemen, akan menutup kemungkinan munculnya pihak luar yang mengganggu untuk memperebutkan jabatan gubernur atau legislatif.
“Hal ini akan sangat merugikan sektor-sektor masyarakat sipil yang tidak memiliki ikatan atau manfaat terhadap elit politik yang akan menghadapi hambatan lebih besar dalam partisipasi pemilu dan kerentanan terhadap penindasan,” paparnya.
Oleh karena itu, Ian Wilson memprediksikan, jika terpilih, pada masa kepresidenan Prabowo terdapat perluasan pendekatan pemerintahan yang “tanpa oposisi”, yang dibingkai oleh kiasan nasionalis untuk menjaga persatuan. Logika dari pendekatan ini, yang sudah dianut oleh Jokowi, adalah untuk menghilangkan oposisi di parlemen dan membatasi munculnya basis kekuatan yang saling bersaing.
Hal ini dilakukan bukan dengan represi terang-terangan, namun dengan kooptasi ke dalam koalisi besar yang berkuasa yang dikelola melalui negosiasi dan kesepakatan antar-elit. Prabowo pernah mengatakan bahwa ia bermaksud untuk melibatkan “semua pihak” dalam pemerintahan mana pun di masa depan. “Hal ini mirip dengan model berbasis “musyawarah” integralis yang disukainya, seperti yang diharapkan dalam UUD 1945, dan berfungsi untuk lebih memperkuat kekuasaan eksekutif.”
Dalam skenario seperti ini, proses inti demokrasi seperti pemilu dapat dipertahankan, meskipun dalam skala yang lebih kecil namun potensinya untuk menghasilkan perubahan substantif sebagian besar hilang. Meskipun demikian, proses-proses tersebut akan terus memberikan jalan penting bagi partisipasi masyarakat dan memberikan legitimasi terhadap status quo.
