Padahal, bisa saja BJ Habibie kala itu menggunakan aparat dan PNS untuk berbuat curang guna melanggengkan kekuasaannya. Tapi, hal itu tak dilakukannya.
Setelah era BJ Habibie, tidak lagi pernah terjadi Pemilu secara jujur dan adil seperti yang terjadi di Pemilu 1955 dan Pemilu 1999, karena penguasa menggunakan aparat, PNS/ASN, dan politik uang untuk memenangi Pemilu.
Ironisnya, saat ini justru lingkaran penguasa atau jangan-jangan penguasanya sendirinya menginginkan adanya perpanjangan massa jabatan Presiden yang secara jelas melanggar konstitusi.
Dalam konteks demokrasi, penegakan hukum, perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan sebagainya tak ada legacy yang bisa dibanggakan rezim ini.
Come on Pak Luhut, berpikirlah jernih dalam melihat figur pemimpin yang baik bagi Indonesia. Jangan Anda berasumsi masyarakat Indonesia primordial dalam memilih presiden.
*(Penulis adalah Direktur Eksekutif Indo Parameter)
