BANDA ACEH – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai secara eksplisit Saleh Daulay mengungkapkan Partai Amanat Nasional (PAN) memilih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 karena menang dalam survei.Rocky Gerung pun menyindirnya dungu, karena sebagai partai Politik seharusnya berpegang teguh pada ideologi dan keputusan lembaga tertingginya, bukan malah didekte hasil survei, sehingga pemilihan Prabowo Subianto oleh PAN juga bisa disebut toxic maksimal.
“Saya lanjutkan ya apa yang kita pertengkarkan adalah kepentingan pragmatis dari partai, tadi Saleh PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang right, Prabowo sorry Prabowo menang,” ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube SINDOnews, Rabu (15/5).
“Partai itu teguh pada ideologi, teguh pada keputusan lembaga tertingginya, bayangkan misalnya semua partai akhirnya berpikir begitu tuh, siapa yang akan menang maka partai mengikuti yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar tapi didikte oleh hasil survei, itu toksik maksimal tuh, dan cuman orang dungu yang mau didikte oleh orang luar padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik, itu yang saya mau terangkan,” imbuhnya.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.
Luhut mengatakan solusi untuk permasalahan tersebut adalah digitalisasi, karena akan meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan, sehingga dirinya mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
