BANDA ACEH -Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etik pengelolaan pemerintahan dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dalam memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni.
“Lima Sila yang tertuang dalam Pancasila menjadi basis nilai yang diwujudkan dalam kebijakan yang berdimensi luas bagi publik,” kata Hari kepada redaksi, Sabtu (1/6).
Dalam konteks saat ini, Hari menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi musuh dari Pancasila.
Sebab, KKN telah memporak-porandakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan peradaban.
“Dalam konteks ini, Pancasila harus ditempatkan pada porsi yang tepat sebagai perangkat nilai untuk melawan tindakan korupsi baik di internal penyelenggara pemerintahan maupun di eksternal pemerintahan. Pancasila sebagai perangkat nilai yang bersih dan yang membersihkan korupsi,” tutur Hari.
Namun sayangnya, belakangan Hari menilai Pancasila hanya menjadi jargon para penyelenggara pemerintahan, terutama elite Politik.
Bahkan, hanya sekadar menjadi konten unggahan di media sosial lembaga-lembaga negara.
Semestinya Pancasila telah melampaui hal untuk melawan korupsi khususnya di internal penyelenggara pemerintahan, tegas Hari.
“Pancasila harus naik kelas dari sekadar konten bergeser menjadi perangkat nilai untuk melawan korupsi,” pungkasnya.
