Banda Aceh– Ketua bidang konsumsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI wilayah Aceh, Diaz Furqan membantah isu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal tak dilibatkan dalam penyelenggaraan di tingkat Kabupaten/Kota.
“Terkait dengan UMKM yang ada di kabupaten/kota memang benar ada sekitar 3000 lebih,” ungkap Diaz dalam konferensi pers di Hotel Hermes, Kamis (12/09/2024).
Diaz mengatakan pihaknya sudah mengimbau panitia pelaksana di Kabupaten/Kota yang ada di Aceh untuk berkolaborasi dengan UMKM lokal demi menyukseskan gaung PON.
“Jadi mereka (panitia PON kabupaten/kota) yang akan mencari untuk menyukseskan ekonomi seperti yang digaungkan dalam pelaksanaan PON,” ujarnya.
Perihal perusahaan vendor konsumsi PON kali ini, ia mengatakan pemilihan dilakukan oleh Panitia Besar (PB) yang telah menilai penyedia yang memiliki spesifikasi tertentu.
“Vendor konsumsi yang berasal dari Jakarta, karena satuan yang ada di invoice memang perusahaan itu. Jadi tidak ada Perusahaan lokal yang memang di halaman katalog itu. Jadi kita memilih rekanan yang memang lebih mengarah dan spesifikasi yang sudah kita persyaratkan,” tambahnya.
Diketahui bahwa Perusahaan yang dimaksud sebagai penyedia konsumsi dalam pagelaran PON XXI Aceh-Sumut 2024 adalah PT Aktifitas Atmosfir berbasis di Jakarta Selatan. Perseroan ini bergerak di bidang jasa catering dengan menawarkan sistem pengelolaan jasa catering secara terpadu dan profesional.
Diaz juga menambahkan, pihaknya mengetahui penyedia konsumsi inti telah melakukan kerja sama dengan beberapa vendor lokal. Katanya permasalahan pemenuhan kalori dan gizi bagi para atlet yang berlaga di PON di mulai dari sana.
“Karena ada dapur lain di bawah dapur utama. Pemeriksaan di dapur utama tetap kita lakukan,” tutupnya.
Auditor Ahli Madya Badan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Jufridani, yang juga merupakan tim pengawasan evaluasi mengatakan pihaknya akan bekerja dan turun langsung untuk memantau dan mengumpulkan bukti-bukti yang menjadi keluhan di bidang konsumsi. Ia mengatakan hasil akhir dari pengawasan akan menjadi bahan acuan pembayaran kontrak dengan penyedia.
“Saat ini tim pengawas dari BPKP pusat dan Aceh ditambah dengan Inspektorat Aceh sedang melakukan monetary pada sub-cabor dan cabor khususnya pada pengelolaan bidang konsumsi atlet, ofisial dan SDM pendukung kegiatan PON XXI wilayah aceh,” ujar Jufridani.