BANDA ACEH -Pembobolan data pribadi di Indonesia dianggap bukan melulu kerjaan hacker atau peretas seperti Bjorka. Melainkan juga ada peran dari para penyelenggara yang melakukan pengumpulan data masyarakat untuk diperjualbelikan demi meraup keuntungan pribadi.
Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto, maraknya peretasan data pribadi yang kemudian diperjualbelikan di situs-situs black market memperlihatkan lemahnya kontrol pemerintah sebagai pengendali dan pengelola penggunaan data pribadi milik masyarakat.
“Pembobolan data pribadi di Indonesia bukan melulu kerjaan hacker, namun data tersebut memang sengaja dibobol untuk diperjualbelikan oleh para penyelenggara yang melakukan pengumpulan data masyarakat,” ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/9).
“Mereka leluasa melakukan kejahatan tersebut karena memang lemahnya penegakkan hukum untuk hal tersebut,” imbuh Satyo.
Lanjut Satyo, apa yang dilakukan oleh Bjorka hanya bentuk akumulasi persoalan upaya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang sangat tidak diprioritaskan oleh rezim Jokowi.
“Terlihat bagaimana Menteri Kominfo sebagai leading sector yang gagal melakukan intersep security terhadap serangan peretasan. Memang benar banyak aturan di berbagai sektor terkait penggunaan data pribadi, namun tidak tegas siapa yang memiliki kewenangan menjalankan security sistemnya,” paparnya.
“Sehingga sangat mendesak RUU PDP segera disahkan menjadi UU dan ditentukan leading sektornya,” pungkas Satyo.
