SINABANG – Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Simeulue, BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh lakukan audiensi dengan stakeholder di Kabupaten Simeulue.
Pertemuan yang dilaksanakan di aula Sekretariat Daerah Simeulue tersebut turut diikuti oleh Asisten 3 beserta jajaran pemerintah Kabupaten Simeulue, perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue dan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
Dalam paparan materinya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Meri Lestari menjelaskan jika kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap kesediaan SDM pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Simeulue.
Pemanfaatan data kesehatan pada dashboard pemda, penggunaan digitalisasi dalam layanan JKN dan transformasi mutu layanan Program JKN yang dilaksanakan di Kabupaten Simeulue.
“Selaras dengan visi presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong maka BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN terus berupaya meningkatkan kepuasan peserta melalui kualitas pelayanan salah satunya melalui transformasi mutu layanan,” papar Meri.
Meri menambahkan, jika BPJS Satu Kolaboratif atau kegiatan dan kunjungan bersama antara BPJS Kesehatan dengan petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan di rumah sakit (PPIP RS) menjadi program kerja yang gencar dilakukan pada tahun 2023 ini.
“Seluruh pegawai BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh turun langsung ke lapangan untuk memastikan peserta JKN telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan haknya baik yang sedang di rawat inap maupun yang melakukan rawat jalan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut,” aku Meri.
Pada kesempatan yang sama, Assisten 3 Kabupaten Simeuluem, Syafrinudin dalam kegiatan tersebut menyampaikan agar semua petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus turut menempatkan empati dalam perbaikan mutu layanan kesehatan.
“Kita harus menempatkan posisi sebagai orang yang menerima pelayanan kesehatan tersebut, dengan begitu dapat menjadi upaya perbaikan dari pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat” ujar Syafrinudin.
Syafrinudin menegaskan jika dukungan terhadap mutu layanan di era digitalisasi ini juga harus menjadi komitmen bagi dinas kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Simeulue.
“Tenaga-tenaga yang ada di Puskesmas dan rumah sakit dapat berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam pembekalan untuk peningkatan mutu layanan, sehingga melalui digitalisasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan,” tutur Syafrinudin.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Simeulue, Nadir Fuadi Ar berkomitmen akan berbenah dan membangun mekanisme komplain guna memperbaiki alur pengaduan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta JKN selama di rawat di rumah sakit Kabupaten Simeulue.
“Saat ini Unit Penanganan Pengaduan sudah tersedia di rumah sakit dan dalam rangka mendukung transformasi mutu layanan ini, kedepannya akan kami perbaiki juga alur proses penanganan keluhannya serta memberikan petunjuk di beberapa titik yang ada di rumah sakit agar pasien dapat dengan mudah mendapatkan informasi,” jelasnya.
Serupa dengan komitmen wakil direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Simeulue, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simuelue, Hanafi Lubis mengatakan jika dirinya dan tim siap mendukung transformasi mutu layanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
“Komitmen kami akan memastikan bahwa tidak akan ada lagi iur biaya bagi peserta JKN yang mengakses pelayanan Kesehatan di seluruh FKTP yang berada di Kabupaten Simeulue serta memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa diskriminasi,” kata Hanafi.[]
Editor: Biro Meulaboh