BANDA ACEH – Pembayaran utang pemerintah sebesar Rp 800 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) perusahaan milik Jusuf Hamka belum juga menemukan titik temu.
Terbaru, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikabarkan hanya akan membayar utang tersebut sebesar Rp 78 miliar.
Jusuf Hamka mengatakan, nilai tersebut justru lebih kecil dibandingkan dengan kesepakatan pembayaran utang sebelumnya di tahun 2015 yaitu Rp 179 miliar yang mana utang pemerintah pada saat itu sebesar Rp 400 miliar.
Bos jalan tol ini bilang, utang yang akan dibayar pemerintah hanya Rp 78 miliar ini disebut janji belaka. Sebab dari kesepakatan di tahun 2015 itu nominal pembayaran utang sebesar Rp 179 miliar belum juga dibayarkan.
“Ini juga janji belaka kalau menurut saya, jadi dia mau ngomong angka berapa juga belum tentu dibayar cuma PHP doang enggak ada niatan,” ujar Jusuf Hamka saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (16/12/2023).
“Enggak ada niatan menurut saya dengan dia minta turun lagi enggak ada niatan. Ya sudah kami akan menganggap sebagai deposito kami saja di negara. Toh dapat denda 2 persen, kalau 1 tahun 24 persen,” imbuhnya.
Sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Jusuf Hamka pun meminta keadilan negara terhadap kewajiban pemerintah untuk membayar utang sesuai dengan ketentuan.
“Kalau namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu di Indonesia kami juga minta keadilan kalau di kasih, kalau enggak dikasih ya rapopo enggak mungkin kita marah-marah ke pemerintah. Kan cuman memelas belas kasihan,” ungkapnya.
“Ya sudahlah mau ngomong apa, kalau warga negara enggak bayar pajak di uber-uber tiada ampun. Kalau negara punya utang enggak bayar ya kita warga negara yang ter ampun-ampun,” tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya akan membayar utang pokok sebesar Rp 78 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Mahfud sendiri memutuskan bahwa utang pemerintah terhadap PT CMNP itu wajib dibayar. Sebab kalau tidak jumlah bunga akan bertambah sesuai ketulusan pengadilan.
“Saya sudah memutuskan bahwa itu utang wajib dibayar. Kalau utang tidak dibayar, bunganya bertambah terus sesuai dengan keputusan pengadilan dan negara dirugikan. Kalau negara dirugikan secara sengaja, itu artinya tersendiri secara hukum,” kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Kamis (14/12/2023
