BANDA ACEH – Gejolak yang terjadi di internal PPP disinyalir lebih serius dibanding dengan pernyataan “amplop kiai” yang sempat dilontarkan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam menduga, ada indikasi kontrol kekuasaan politik dalam pergantian Ketua Umum PPP dari Suharso Monoarfa ke Mardiono.
Hal itu dapat diduga ketika melihat kecepatan pengesahan SK Kemenkumham yang hanya memakan waktu 5 hari.
“Dengan demikian, polemik ‘amplop kiai’ bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP,” kata Umam kepada wartawan, Selasa (13/9).
Analisisnya, baik Suharso dan Mardiono adalah dua sosok yang sama berada di dalam struktur pemerintahan. Suharso sebagai Menteri Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantimpres.
Umam menengarai kemungkinan adanya kekuatan politik yang tampaknya terhalang oleh keputusan politik Suharso memilih bergabung dengan KIB.
Menurutnya, meski Mardiono disebut sebagai jururunding utama PPP pada KIB, hal itu tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik PPP dalam KIB.
Kepemimpinan baru PPP, kata Umam, diprediksi akan menempuh jalan yang bisa jadi berbeda dengan saat ini.
“Mencermati dinamika politik pasca pemberhentian Suharso ini, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP,” tandas Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina Jakarta itu.
