BANDA ACEH – Dua petinggi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengundurkan diri diyakini sebagai bentuk bahwa proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo sejak awal sarat masalah dan terlalu dipaksakan.
Hal itu disampaikan komunikolog Politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil menanggapi mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN, dan Dhony Rajajoe dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN secara bersamaan.
Menurut Kang Tamil, dalam teori politik, tidak mungkin seorang pejabat negara mundur jika tidak ada masalah pada dirinya atau jabatan yang diembannya bermasalah.
“Sejak awal kita melihat bahwa IKN ini penuh dengan masalah dan sangat dipaksakan oleh Jokowi. Saya sejak awal sudah memberikan kajian panjang lebar bahkan mengajak siapa saja yang mendukung IKN untuk berdebat,” kata Kang Tamil seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, Kamis (6/6).
Mundurnya kedua pejabat tersebut, kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, menjadi simbol bahwa mereka tidak mau IKN menjadi baru sandungan yang membuat buruk reputasi politik mereka.
“Bisa dari faktor investor yang hanya dongeng semata, bisa dari faktor PNS yang lebih memilih mundur dari pada harus pindah ke IKN,” kata Kang Tamil.
“Bisa juga kondisi air bersih yang dijadikan kambing hitam para pejabat, padahal memang para elite itu juga enggan untuk pindah ke IKN,” sambungnya.
Kang Tamil menilai, meskipun IKN sudah resmi menjadi UU, akan tetapi UU bukan kitab suci yang tidak bisa diubah.
“Pemerintah harus realistis terhadap IKN, jadikan saja sebagai salah satu Istana Presiden, dan destinasi wisata, saya kira itu lebih bermanfaat dari pada ‘ngotot’ dijadikan sebagai Ibu Kota Negara,” pungkas Kang Tamil.
