BANDA ACEH -Pengangkatan menteri dan wakil menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo dari kalangan politisi menunjukkan kuatnya dominasi oligarki.
Demikian ditegaskan pendiri lembaga Jaringan Nusantara, Aam S merespons pelantikan dua menteri serta tiga wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (15/6). Dari lima orang tersebut, empat di antaranya berasal dari partai politik.
“Kenapa bukan kawan-kawan gerakan reforma agraria yang paham tentang agraria diangkat menjadi Menteri dan Wamen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional?” kata Aam dalam keterangan tertulisnya.
Aam menuturkan, sejarah Indonesia telah banyak melahirkan sosok ideal untuk jabatan pemerintahan karena memiliki latar belakang aktivis gerakan buruh dan gerakan reforma agraria.
Pengalaman aktivis melakukan advokasi, kata dia, dinilai telah memahami kebijakan terkait. Namun hal tersebut justru tidak dipergunakan Presiden Jokowi untuk memilih jabatan menteri dan wamen urusan ketenagakerjaan dan agraria.
Padahal berdasarkan pengalaman, menteri dan wakil menteri yang tidak ahli di bidangnya kerap gagal mengemban tugas dari presiden.
“Masih banyaknya masalah ketenagakerjaan dan konflik agraria menunjukan menteri terkait harus punya pemahaman dan pengalaman di gerakan buruh dan gerakan reforma agraria,” tegasnya.
Oleh karenanya, ia berharap presiden ke depan bisa benar-benar menempatkan sosok pemimpin yang paham dengan masalah di lembaganya masing-masing.
“Jangan melupakan peran dan jasa aktivis sudah kongkret berjuang menciptakan landasan demokrasi dan reformasi demi kemajuan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial,” tandasnya.
Hari ini, Presiden Joko Widodo melantik dua menteri, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.
Kemudian tiga wakil menteri, yakni politisi PDIP, Wempi Wetipo sebagai Wamendagri; Sekjen PBB sebagai Wamen Ketenagakerjaan; serta politisi PSI, Raja Juli Antoni sebagai Wamen Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN.
