LHOKSUKON – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Azwardi menggelar rapat keberlanjutan pembagunan Waduk Keureuto di Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara yang terkendala dan tertunda.
Seperti diketahui pembangunan Waduk Keureuto ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Untuk mempercepat proses pembangunan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara Azwardi mengelar rapat yang berlangsung di Opprom kantor Bupati, Selasa (30/8/22).
“Alhamdulillah hari ini kita dapat menjalankan tugas seperti mengikuti rapat penting percepatan pembangunan Blang Pante Paya Bakong, di mana lahan waduk belum tuntas terhadap ganti rugi tanaman di atas lahan HGU,” ujar Pj Bupati Aceh Utara.
Turut hadir, Dandim Letkol inf Hendra sari Nurhono, Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, Asisten I Dayan Albar serta Para Kadis, Para Camat, Balai wilayah Sumatra (BWS) I Fardhianti dan tim dan BPN Kasi pengadaan tanah Yusran dan tim.
Pj Bupati Aceh Utara Azwardi menyebutkan pada rapat yang dipimpinnya, ia bersyukur dapat menjalankan tugas yakni mengikuti rapat penting tetang percepatan pembangunan Waduk Keureuto Gampong Blang Pante Paya Bakong.
Menurutnya, rapat yang membahas tentang percepatan pembangunan waduk Keureto itu belum tuntas terhadap proses ganti rugi tanaman masyarakat di atas lahan HGU.
“Kami mengajak Muspida dan lintas sektoral untuk mencurahkan pikiran serta tenaga dalam rangka membackup proses penyelesaian Pembangunan waduk Keureuto agar segera bisa difungsikan oleh masyarakat Aceh Utara,” ucapnya.
Azwardi juga melanjutkan, kata dia, Para Muspida sepakat agar tahapan demi tahapan pembayaran tanaman masyarakat dapat agar segera dituntaskan.
“Semua yang mengemban amanah ini agar bekerja terpadu saling berkomunikasi, tidak bekerja sendiri-sendiri sehingga apaupun persoalan dapat diminimalisir di lapangan,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut Kapolres Aceh Utara, AKBP Riza Faisal menyampaikan terkait keamanan di lokasi pengerjaan proyek, tambah dia, hal tersebut menurutnya menjadi kewajiban institusinya dalam memberikan rasa aman bagi pelaksanaan proyek strategis nasional itu.
“Kami siap mengamankan lokasi sehingga tidak ada kendala bagi pekerja di lapangan,” tutup Kapolres Aceh Utara itu mengakhiri rapat.