BANDA ACEH – Partai NasDem mengembangkan Politik gaya baru, yang bisa ditiru partai politik lain.
Yakni mendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, tanpa meminta jatah menteri untuk kadernya.
Bagi NasDem untuk dukungan pada Prabowo saat ini adalah tanpa syarat.
Karena ingin membebaskan beban Prabowo dalam memilih calon menteri.
“Atas pertimbangan banyak hal, kami memutuskan untuk tidak masuk ke dalam Kabinet,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Hermawi Taslim dikutip dari Kompas.com, Minggu (13/10/2024).
Hermawi Taslim menegaskan, meski NasDem tak dapat jatah menteri bukan berarti jadi oposisi.
“(Kami mendukung) pemerintahan ini sukses. Kami bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini,” ujarnya.
Nasdem mempertimbangkan akan jauh lebih bermanfaat memberikan kontribusi kepada pemerintahan berupa gagasan atau pikiran, ketimbang harus masuk ke dalam Kabinet.
“Pikiran kami, kontribusi kami terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kami masuk,” ucap Hermawi.
Ia sekaligus menegaskan partainya bukannya mengada-ada perihal keputusan tidak masuk ke dalam kursi Kabinet.
Sebab, beberapa waktu lalu, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta nama kader di Nasdem yang akan menjabat sebagai menteri.
“Pak Prabowo pernah bilang, ‘NasDem kok belum kasih masukan nama?’ Kami diam saja,” ujar dia.
“Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi memang sikap Nasdem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di Kabinet,” lanjut Hermawi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani telah mengatakan, jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran akan bertambah.
Menurut Muzani, akan ada sejumlah kementerian yang nantinya dipisah. Selain itu, ada juga kementerian yang akan digabung.
“Ada kementerian yang dipisah, ada kementerian yang memamg digabung. Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis,” jelas Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Dan Muzani berharap, penambahan kementerian ini nantinya bisa membuat kinerja pemerintahan semakin maksimal