Prabowo Ingin Bangun 10 Kota Metaverse, Pakar IT: Mark Zuckerberg aja Gagal

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

BANDA ACEH – Pakar IT dan keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menanggapi rencana calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang berencana membangun kota metaverse jika terpilih menjadi presiden. Alfons mengatakan seharusnya fokusnya tidak pada pengembangan metaverse, tapi lebih baik diarahkan ke kecerdasan buatan (AI).

“Metaverse itu dapat dikatakan sebagai produk IT yang kurang berhasil dari Meta—sebelumnya Facebook,” ujar Alfons kepada Tempo pada Senin malam, 4 Desember 2023.

ADVERTISEMENTS

Menurut dia, metaverse merupakan kegagalan Mark Zuckerberg—pendiri dan CEO Meta Platforms Inc—dalam melihat peluang dan mempertaruhkan arah platformnya, Meta. Selan itu, hal tersebut juga diikuti dengan keruntuhan kripto beserta aset digital lainnya.

ADVERTISEMENTS

Sehingga, Alfons berujar, sebaiknya berhati-hati dalam memilih program-program IT. “Sebaiknya libatkan milenial atau yang lebih mudah untuk lebih cepat tahu dan beradaptasi dengan perkembangan IT,” ucap Alfons.

ADVERTISEMENTS

Dia juga mengatakan metaverse kurang efektif jika ingin dikembangkan. Lebih baik fokus pada teknologi AI. Karena uang yang digunakan merupakan sumber daya terbatas, sehingga Alfons menuturkan harus bijak menggunakannya. “Sekalipun itu uang negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).”

ADVERTISEMENTS

Sebelumnya, rencana Prabowo akan membangun kota metaverse itu diungkap oleh Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko. Dia mengatakan, total ada 10 kota metaverse yang akan dibangun Prabowo.

ADVERTISEMENTS

“Sembilan kota seperti sembilan planet, dan mataharinya adalah IKN sebagai super hub dari ekosistem digital. Ini bisa dikerjakan, orangnya ada,” kata Budiman dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

ADVERTISEMENTS

Mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, pemerintah akan bergandengan tangan dengan stakeholders lain untuk mewujudkan kota virtual tersebut. Adapun total kebutuhan investasi guna membangun satu ekosistem digital di satu kota mencapai US$ 8,6 miliar atau sekitar Rp 125 triliun. Dengan rencana 10 kota Metaverse, maka akan memakan anggaran sebesar Rp 1.250 triliun.

Konsep awal metaverse

Kota metaverse merupakan pengembangan dari konsep Metaverse. Awal mula kemunculan istilah tersebut adalah saat Facebook mengubah namanya menjadi meta. Mengutip sis.binus.ac.id, Metaverse adalah konsep dari alam semesta 3D yang rigid, online, yang menggabungkan beberapa ruang virtual yang berbeda.

Melalui metaverse, pengguna memungkinkan untuk bekerja, bertemu, bermain game, dan bersosialisasi bersama di ruang 3D itu. Salah satu contoh Metaverse adalah video game yang saat ini banyak dimainkan dan memberikan pengalaman seakan nyata bagi para penggunanya. 

Dilansir dari nlc.org, metaverse menawarkan jawaban terhadap pengalaman komunikasi virtual yang selama ini dianggap kurang sempurna. Namun, tidak ada definisi metaverse yang disepakati dan dapat menjadi konsep yang sulit dipahami. Secara umum, metaverse adalah evolusi berikutnya dari internet yang akan lebih mengintegrasikan pengalaman fisik dan digital.

Teknologi seperti blockchain dan Internet of Things (IoT) menjadi dasar bagi metaverse. Pemerintah kota di seluruh negara sudah menggunakan teknologi ini dengan cara-cara inovatif untuk menyederhanakan proses kota, menarik pariwisata, dan mengelola sumber daya penting. Kota-kota tersebut contohnya adalah Orlando, Seoul, dan lain-lain.

Sementara, mengutip weforum.org, Seoul sejak 2021 telah menjadi kota metaverse. Seoul meluncurkan aplikasi metaversenya sendiri. Aplikasi bisa digunakan untuk melakukan beberapa aktivitas selain bermain game. Juga bisa dimanfaatkan untuk kerja-kerja birokratis, salah satunya mengirim komplain kepada pejabat. Selain itu, aplikasi juga bisa untuk membayar pajak, fungsi administrasi, pendidikan, pariwisata, dan layanan sipil lainnya. 

Exit mobile version