PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengecam keras pernyataan sejumlah pemimpin asing yang mengaitkan gelombang kerusuhan di negaranya dengan imigran Muslim dan kelompok Islam ekstrem.
Kecaman tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding kebijakan imigrasi serta berkembangnya Islam radikal sebagai penyebab kekerasan yang melanda sejumlah kota di Prancis.
Macron menilai pernyataan para pemimpin asing tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga memanfaatkan krisis sosial yang sedang dihadapi Prancis untuk kepentingan politik masing-masing.
Ia memperingatkan adanya manipulasi informasi, termasuk penyebaran gambar hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi.
Berbicara kepada wartawan di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026), Macron menyebut sejumlah komentar pemimpin asing mengenai kerusuhan Prancis sebagai pernyataan yang tidak dapat diterima dan bodoh.
Menurutnya, informasi menyesatkan mengenai demonstrasi telah digunakan untuk membangun narasi bahwa Prancis sedang menghadapi invasi imigran dan kelompok Islam ekstrem.
Prancis mengalami titik balik akibat ketidakpuasan publik. Pada 17/10/2026 gelombang protes pelajar menyapu berbagai kota di seluruh Prancis. Sejumlah 450.000 hingga 500.000 pelajar, orang tua, guru dan anggota serikat mengeluhkan infrastruktur yang rusak dan kekurangan guru.
Mereka mengaitkannya dengan skor Programme for International Student Assessment (PISA) Prancis yang turun drastis dari rata-rata negara di Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak 2015.
Sementara Prancis juga menghadapi tekanan pada keuangan publik dan parlemen yang terbelah.
RUU anggaran 2027 dilaporkan akan memangkas belanja sekitar €1,2 miliar. Muncul ketegangan antara tuntutan menambah anggaran pendidikan dan kebutuhan berhemat.
Dua insiden menjadi pemicu semakin meluasnya protes karena kekerasan aparat terhadap pendemo.
Seorang remaja 15 tahun kehilangan tangan dalam bentrokan dengan polisi, Menteri Dalam Negeri menyebut ada “kemungkinan kuat” penyebabnya granat kejut.
Seorang pelajar lain berusia 14 tahun juga terkena granat gas air mata di wajah hingga kehilangan beberapa gigi.
Pemerintah telah menghentikan sementara penggunaan granat kejut. Namun kepercayaan publik terhadap negara terlanjur keropos.
Laman euronews pada 19/10/2026 dan The Guardian pada 21/10/2026 secara terpisah melaporkan gelombang protes telah menjalar ke berbagai negara di Eropa termasuk Italia, Belgia, Spanyol, Portugal, Albania dan Yunani.
Demonstrasi skala lebih kecil terjadi di Austria, Irlandia dan Jerman.
Eskalasi keamanan Prancis memaksa sejumlah negara besar seperti China, Amerika Serikat dan Jerman menerbitkan imbauan perjalanan (travel advisory) bagi warga negara mereka yang tengah berada di Prancis agar terhindar dari titik-titik kerusuhan.
Apa yang terjadi di Eropa bukan sekadar kerusuhan, melainkan ketidakpuasan terhadap kemampuan pemerintah menjamin kehidupan yang layak.
Hal ini merupakan krisis ekonomi struktural dari protes yang dipicu persoalan politik lokal di Prancis.
Ini merupakan gelombang keresahan sosial lintas negara, bukan satu pemberontakan Eropa yang terkoordinasi.
Tekanan sosial di Eropa memang memiliki dasar ekonomi yang nyata, meski tidak semua negara menghadapi masalah yang sama.
Pada sebagian negara, persoalan utamanya adalah perumahan dan daya beli, di negara lain, pengangguran anak muda, penghematan anggaran, atau ketidakpercayaan kepada pemerintah lebih menonjol.
Masyarakat tidak hanya menilai apakah negara mereka kaya, tetapi juga apakah kekayaan negara menghasilkan kehidupan yang layak bagi mereka.
Negara dapat memiliki ekonomi besar, perusahaan yang menguntungkan, dan upah rata-rata tinggi, tetapi sebagian penduduk tetap merasa tertekan jika hunian tidak terjangkau, sekolah kekurangan tenaga, atau pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Perdana Menteri Lecornu mengakui tuntutan pelajar sah namun menyebut demonstrasi pelajar ini sebagai aksi paling keras dalam beberapa dekade.
Pemerintah menuduh La France Insoumise (LFI) memanfaatkan kerusuhan demi keuntungan elektoral. Sementara Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen memanfaatkan kerusuhan untuk memperkuat posisi politiknya.
Model Ekonomi Gagal Melayani
Laman eurostat pada 22/10/2026 mencatat rata-rata rumah tangga Uni Eropa menggunakan sekitar 19% pendapatan disposibel untuk perumahan pada 2024, sementara di Yunani angka ini mencapai 36%.
Di Portugal harga rumah naik lebih dua kali lipat antara 2015-2024, menyebabkan akses hunian semakin sulit bagi warga berpendapatan rendah dan generasi muda.
Sementara Prancis saat ini berada dalam lingkaran setan bunga, berencana menerbitkan obligasi rekor €340 miliar pada 2027, dengan imbal hasil (yield/return) yang lebih tinggi akan mempersulit pengurangan defisit.
Sedangkan bank sentral Eropa (ECB) mengalami dilematis. Inflasi UE naik ke 3,8% pada September, dan pejabat ECB, termasuk Gubernur Banque de France, menyatakan kondisi saat ini belum membenarkan intervensi.
Dua pemicu yang paling menentukan adalah nasib anggaran 2027 di parlemen dan arah pemilihan presiden 2027.
Bila keduanya menghasilkan jalur fiskal yang kredibel, tekanan bisa mereda. Bila tidak, spread bisa melebar lagi, dan di titik itu ECB akan dipaksa memilih antara menjaga inflasi atau meredam pasar obligasi.
Kondisi ini merupakan kombinasi utang tinggi, stagnasi pertumbuhan dan tergerusnya daya beli rakyat.
Kesemua ini menunjukkan model ekonomi yang gagal melayani mayoritas.
Penghematan anggaran memicu protes adalah gejala krisis struktural bukan sebuah kebetulan.
Prancis adalah negara dengan ekonomi kedua terbesar di zona euro dan bersama Jerman menjadi negara poros proyek euro.
Bila kepercayaan padanya goyah, tidak ada negara lain yang bisa menjadi penyangganya.
Krisis 2010-an berpusat pada negara-negara kecil dan menengah yang bisa diselamatkan.
Prancis terlalu besar untuk diselamatkan dengan cara yang sama, hal ini membuat pasar dan ECB sama-sama berhati-hati.
Walhasil kita dapat melihat tiga lapis persoalan. Dari sisi ekonomi terdapat harga kebutuhan hidup naik, sementara daya beli masyarakat tertekan.
Secara struktural, terdapat hasil pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan publik dirasakan tidak memadai oleh sebagian masyarakat.
Sementara dari sisi politik ketidakpuasan berkembang menjadi protes ketika masyarakat merasa keluhan mereka tidak ditangani secara efektif.
Ketika mekanisme ekonomi tidak memberikan hasil yang dirasakan adil, sementara kebijakan publik gagal meredam tekanan sosial, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi krisis politik.
Oleh sebab itu krisis Prancis bukan disebabkan oleh imigran Muslim namun merupakan persoalan struktural yang mengakar pada model ekonomi rapuh yang gagal melayani masyarakat.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru