Yang diberikan oleh Pak Jokowi itu bukan Bansos tetapi anggaran bantuan presiden, menteri juga punya, anggota DPR punya, begitupun bupati walikota.
Kalau zaman Pak Soeharto dulu namanya dana taktis menteri. Uang itu dapat digunakan oleh pejabat dan nanti dipertanggung jawabkan.
Saya dulu Menteri Kehakiman dan HAM dan saya ini dulu aktivis HMI, begitu saya jadi menteri datangnya adik-adik mahasiswa dari kampus UI, lalu datang dari yayasan dan dari masjid-masjid.
Dari mana kita akan memberikan sumbangan kepada kegiatan-kegiatan ini. Gaji menteri pada waktu itu Rp 18 juta per bulan.
Kalau HMI saya kasih Rp 5 juta, lalu yang lain taruh lah dikalikan tiga sudah habis gaji saya tersisa Rp 3 juta. Karena itulah dana operasional menteri ini yang diberikan para pejabat untuk membantu kegiatan.
Misalnya ada seorang tokoh atau kiai yang diminta Presiden untuk ke Jakarta dari Makassar. Masa terus biaya tiket pesawatnya kiai tidak diganti, nah dari situlah dana operasional digunakan.
Kubu 02 meyakini bahwa tanggal 22 April 2024 nanti semua petitum dari pihak pemohon bakal kandas?
Saya kira iya karena fair saja kita itu kan tidak mengenal asas pembuktian terbalik walaupun indirect iya.
Kami membuktikan bahwa dalil-dalil mereka itu tidak terbukti jadi barang siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Jangan kita nuduh-nuduh orang lantas meminta orang yang dituduh untuk membuktikan.
Misalnya saya bilang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu terus kita minta Pak Jokowi harus datang ke pengadilam bawa ijazah. Ini kan asas pembuktian terbalik. Kalau Anda menuduh lho Anda dong yang membuktikan bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan.
Nah ini kan kacau, kalau misalnya pemohon 1 dan pemohon 2 mendalilkan ada kecurangan ya buktikan dong. Misalnya Sirekap dijadikan alat kecurangan penipuan pemilu.
Tapi di persidangan KPU kan menjawab Sirekap tidak dipakai untuk penghitungan tetapi KPU memakai penghitungan manual berjenjang. Dari hasil penghitungan kabupaten A dan Kabupaten B kemudian dimasukkan ke dalam Sirekap.
Jadi kita tidak menggunakan Sirekap sebagai dasar untuk menetapkan pemenang pemilu. Dalil mereka rontok dengan sendirinya.
Mereka bilang terjadi penggelembungan bansos El Nino, kan sudah dibantah oleh Bu Risma sendiri. Mereka mengatakam terjadi pengerahan aparat Pj – Pj.
Tapi tidak terbukti, kalaulah memang pejabat daerah itu dijadikan alat untuk memenangkan Prabowo Gibran dengan di Aceh.
Aceh itu 23 Pj dari 24 pejabat termasuk gubernur tapi Prabowo kalah telak yang menang Anies di Aceh. Sebaliknya di Bengkulu di antara 11 kepala daerah hanya ada satu Pj yang lainnya bupati dan walikota yang beneran, tapi Prabowo menang telak.
Memang tidak keterkaitannya dan kita Panggil saksi dan ahli anggota DPR membahas soal Pj-Pj. Ini kan sudah dibahas lama jauh sebelum pemilu disahkan menjadi undang-undang.
Saya pun ketawa-tawa dulu kan mulainya mau dipakai untuk kepentingan partai yang paling banyak suaranya di DPR. Dengan harapan Pj-Pj meme angkan mereka di Pemilu 2024.
Tapi mereka pecah kongsi sama Pak Jokowi lalu ngomel-ngomel karena tidak bisa memenangkan Pj-Pj untuk kemenangan dirinya. Ya kita jujur saja lah bicara, sama juga lah bicara soal angket.
Sama juga di MK di mana pars pihak mendalilkan Gibran tidak sah sebagai calon wakil presiden. Tapi kan ketika disahkan tiga paslon Anies mengucapkan selamat berharap pilpees berjalan adil.
Mereka berdebat kita semua nonton, kalau dari awal merasa tidak fair jangan datang dong ke Debat terbuka. Harusnya Pak Ganjar dan Pak Anies kompak tidak datang bilang dong Gibrannya tidak sah, masa saya mau debat sama orang yang tidak sah, kan nggak ada ngomong begitu.
Sudah kalah pilpres kok mau bilang nggak sah, saya nggak bisa paham cara-cara berpikir orang-orang ini.
Apapun keputusan MK hari Senin bagaimana konfigurasi partai Politik nanti? Apakah akan sangat berbeda dengan Pilpres 2019 atau bisa dicarikan satu rumusan kompromi?
Kadang-kadang saya berpikir demokrasi Pancasila tidak membutuhkan oposisi seperti demokrasi parlementer 1950-1960. Kala itu kita itu tidak oposisi tetapi amar maruf nahi mungkar (melarang orang berbuat yang jahat. Kalau benar kita dukung kalau nggak benar kita lawan.
