Pemasaran melalui ritel modern, lanjut Gus Muhdlor, bukan hanya di wilayah Sidoarjo, tapi se-Indonesia.
“Kami akan bawa UMKM-UMKM masuk ritel modern di seluruh Tanah Air, sehingga ini akan meningkatkan penjualan, yang ujungnya kesejahteraan untuk UMKM,” urainya.
Diduga Terima Uang dari BPPD
Juru bicara KPK Ali Fikri mengkonfimasi bahwa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor alias Ahmad Muhdlor Ali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.
Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor diduga terlibat tindakan rasuah dengan menerima dan memotong uang dari lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ini tak lepas dari analisa dari keterangan yang diberikan oleh saksi, tersangka serta alat bukti yang diterima oleh penyidik.
“Diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang,” tutur Ali.
Ali mengatakan, pihaknya akan mengabarkan lebih lanjut perkembangan perkara Gus Muhdlor secara bertahap.
“Kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dilansir dari Kompas.com, Selasa (16/4/2024).
KPK kemudian menggelar ekspose dan menyepakati pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.
Rumah Dinas Digeledah
Penyidikan kasus dugaan korupsi dana insentif pajak di Sidoarjo berlanjut.
Belasan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, bertepatan dengan peringatan HUT Kabupaten Sidoarjo ke-165, Rabu (31/1/2024).
Sekitar 12 orang petugas dari lembaga antirasuah itu datang ke kompleks Pendopo Sidoarjo pada pukul 09.00 WIB.
Mereka datang menggunakan tiga mobil Innova warna hitam dengan pengawalan ketat dari sejumlah petugas kepolisian.
Bersamaan dengan upacara Peringatan HUT Sidoarjo yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, belasan petugas KPK yang mengenakan rompi itu masuk ke rumah dinas bupati untuk melakukan penggeledahan.
Selama penggeledahan berlangsung, kompleks Pendopo Delta Wibawa yang berada persis di sebelah utara Alun-alun SIdoarjo itu, dijaga ketat oleh petugas.
Pintu utama diportal dan wartawan dilarang masuk ke area tersebut.
Petugas KPK terlihat keluar dari area Pendopo Sidoarjo sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka menenteng empat koper besar saat berjalan keluar meninggalkan rumah dinas.
Para petugas kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area pendopo dengan dikawal polisi.
Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) beberapa waktu lalu.
Itu terkait dugaan korupsi insentif pajak yang sudah terjadi sejak tahun 2021 di lingkungan BPPD.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 orang. Namun hanya satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni SW, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo.
Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor hadir dan menjadi inspektur upacara Peringatan HUT Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.
Usai upacara, bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu sempat berkomentar tentang kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK di Sidoarjo.
Gus Muhdlor menegaskan, pihaknya bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan KPK berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan di BPPD Sidoarjo.
Dia juga menyampaikan, dirinya beberapa hari belakangan tetap melakukan kegiatan seperti biasa.
Gus Muhdlor memerintahkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta oleh KPK.
“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK.
Kami juga memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan termasuk data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang,” katanya.
Dia juga mengaku telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak boleh terganggu meski sedang ada perkara hukum yang terjadi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
