BANDA ACEH – Bupati Sidoarjo 2021-2024, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor ditetapkan tersangka korupsi karena diduga menerima dan memotong uang dari lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Jawa Timur.
Siapa sebenarnya Gus Muhdlor? dia putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Solawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali.
Gus Muhdlor lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 11 Februari 1991.
Ali masuk dalam jajaran pemimpin muda di Indonesia ketika menjadi bupati di tanah kelahirannya pada periode 2021-2024. Saat itu, Ali masih berusia 29 tahun.
Muhdlor resmi ditetapkan menjadi Bupati Sidoarjo pada 22 Januari 2021 bersama wakilnya, Subandi. Muhdlor dan Subandi ketika itu berhasil memperoleh 387.766 suara atau 39,01 persen dari total suara sah dalam Pilkada 2020.
Ia adalah seorang akademisi pendidikan Sidoarjo dan juga Direktur Pendidikan Yayasan Bumi Shalawat Progresif masa jabatan 2012 – sekarang.
Selain itu, Ia menjabat sebagai sekretaris GP Anshor Sidoarjo sejak tahun 2015 – sekarang.
Gus Muhdlor merupakan anak keenam dari tokoh besar NU KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali.
Dikutip dari laman Wikipedia, Gus Muhdlor menginisiasi pengembangan pendidikan pesantren yang tidak hanya menekankan pada aspek spiritual tetapi juga pada aspek intelektual.
Inisiasi ini telah berhasil memajukan Sekolah Progresif Bumi Shalawat di kancah Nasional dan Internasional.
Gus Muhdlor bertekad memajukan pendidikan NU yang berimbang di aspek spiritual dan intelektual.
Ia meyakini bahwa setiap manusia dilahirkan dengan bakat dan potensi yang unik, yang seyogianya difasilitasi secara optimal dengan standar mutu pendidikan yang baik dan sarana & prasarana yang representatif.
Oleh karena itu, Gus Muhdlor mengusung konsep pendidikan yang membentuk pribadi yang Kokoh Sipritual dan Mapan Intelektual.
Inovasi Gus Muhdlor
Saat maju mencalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada Sidoarjo 2023, Gus Muhdlor mencetuskan beberapa program inovatif.
Sosok intelektual muda ini bakal mengembangkan kolaborasi dengan perusahaan ritel modern.
“Ada lebih dari 500 toko ritel modern di Sidoarjo dengan berbagai brand. Semuanya kami kolaborasikan untuk mengangkat kesejahteraan warga. Ada dua cara yang saya siapkan,” kata Gus Muhdlor, Selasa (10/11/2020).
Langkah pertama, kolaborasi pemanfaatan dana donasi pelanggan. Selama ini, donasi dari uang kembalian yang terkumpul di toko ritel modern di Sidoarjo disalurkan ke lembaga tingkat pusat atau Jakarta.
Nah, ke depan, donasi uang kembalian yang selama ini terkumpul dari seluruh toko ritel modern di Sidoarjo harus disalurkan untuk masyarakat Sidoarjo, tidak ditarik ke lembaga di Jakarta.
Penyalurannya bisa melalui Baznas Sidoarjo maupun lembaga sosial lainnya.
“Itulah wujud kolaborasi berbasis filantropi yang kami kerjakan ke depan, sehingga kian banyak alternatif pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana donasi langsung diserahkan untuk berbagai keperluan warga Sidoarjo, harus langsung ke warga, tidak usah lewat pemerintah daerah,” jelas Gus Muhdlor.
Selain untuk program sosial, dana donasi itu bisa digunakan untuk pengembangan seni-budaya hingga olahraga untuk anak-anak muda.
Langkah kedua, menjadikan ritel modern sebagai jaringan distribusi produk UMKM dan BUMDes Sidoarjo.
Gus Muhdlor siap membantu peningkatan kualitas produk UMKM dan BUMDes sehingga layak masuk ritel modern.
Misalnya, untuk produk makanan-minuman, akan difasilitasi gratis untuk sertifikasi halal, P-IRT, maupun BPOM. Di samping itu, peningkatan kualitas pengemasan produk juga akan didorong sehingga bisa bersaing dengan produk lain di rak minimarket.
Dia menambahkan, selama ini, bumbu masakan dan sambal hasil olahan UMKM di Gedangan, Tanggulangin, serta beberapa daerah lain, juga dikenal di luar Sidoarjo. Itu menunjukkan produk olahan UMKM Sidoarjo bisa diterima di pasar dan layak untuk dipasarkan di ritel modern.
Gus Muhdlor menegaskan, selain makanan dan minuman, banyak produk UMKM yang bisa dipasarkan.
“Misalnya, ada produk sandal dan sepatu hasil produk di Waru, Gedangan, Tanggulangin dan lainnya, kami siap fasilitasi masuk jaringan ritel modern,” ujarnya.
Pemasaran melalui ritel modern, lanjut Gus Muhdlor, bukan hanya di wilayah Sidoarjo, tapi se-Indonesia.
“Kami akan bawa UMKM-UMKM masuk ritel modern di seluruh Tanah Air, sehingga ini akan meningkatkan penjualan, yang ujungnya kesejahteraan untuk UMKM,” urainya.
Diduga Terima Uang dari BPPD
Juru bicara KPK Ali Fikri mengkonfimasi bahwa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor alias Ahmad Muhdlor Ali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.
Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor diduga terlibat tindakan rasuah dengan menerima dan memotong uang dari lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ini tak lepas dari analisa dari keterangan yang diberikan oleh saksi, tersangka serta alat bukti yang diterima oleh penyidik.
“Diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang,” tutur Ali.
Ali mengatakan, pihaknya akan mengabarkan lebih lanjut perkembangan perkara Gus Muhdlor secara bertahap.
“Kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dilansir dari Kompas.com, Selasa (16/4/2024).
KPK kemudian menggelar ekspose dan menyepakati pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.
Rumah Dinas Digeledah
Penyidikan kasus dugaan korupsi dana insentif pajak di Sidoarjo berlanjut.
Belasan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, bertepatan dengan peringatan HUT Kabupaten Sidoarjo ke-165, Rabu (31/1/2024).
Sekitar 12 orang petugas dari lembaga antirasuah itu datang ke kompleks Pendopo Sidoarjo pada pukul 09.00 WIB.
Mereka datang menggunakan tiga mobil Innova warna hitam dengan pengawalan ketat dari sejumlah petugas kepolisian.
Bersamaan dengan upacara Peringatan HUT Sidoarjo yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, belasan petugas KPK yang mengenakan rompi itu masuk ke rumah dinas bupati untuk melakukan penggeledahan.
Selama penggeledahan berlangsung, kompleks Pendopo Delta Wibawa yang berada persis di sebelah utara Alun-alun SIdoarjo itu, dijaga ketat oleh petugas.
Pintu utama diportal dan wartawan dilarang masuk ke area tersebut.
Petugas KPK terlihat keluar dari area Pendopo Sidoarjo sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka menenteng empat koper besar saat berjalan keluar meninggalkan rumah dinas.
Para petugas kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area pendopo dengan dikawal polisi.
Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) beberapa waktu lalu.
Itu terkait dugaan korupsi insentif pajak yang sudah terjadi sejak tahun 2021 di lingkungan BPPD.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 orang. Namun hanya satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni SW, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo.
Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor hadir dan menjadi inspektur upacara Peringatan HUT Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.
Usai upacara, bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu sempat berkomentar tentang kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK di Sidoarjo.
Gus Muhdlor menegaskan, pihaknya bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan KPK berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan di BPPD Sidoarjo.
Dia juga menyampaikan, dirinya beberapa hari belakangan tetap melakukan kegiatan seperti biasa.
Gus Muhdlor memerintahkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta oleh KPK.
“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK.
Kami juga memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan termasuk data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang,” katanya.
Dia juga mengaku telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak boleh terganggu meski sedang ada perkara hukum yang terjadi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
“Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK. Dan kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan prima,” ujarnya Gus Muhdlor.