BANDA ACEH – “Ini proyek abal-abal, enggak jelas. Anggaran ada, sasaran ada, tapi regulasi yang disiapkan Kementerian ESDM bodong. Uang dikeluarkan, tapi orangnya enggak ada. Ini harus diaudit BPK,” kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat M Nasir dilansir Tempo.co, Selasa (26/3/2024).Ia menilai program alat memasak listrik (AML) atau rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) gagal. Nasir menyebut program ini tidak jelas dari sisi administrasi, pertanggungjawaban program, serta regulasi anggaran.
“Saran saya dari Fraksi Demokrat, ini harus diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) supaya ‘clear’ di mana letak tanggung jawab dan regulasi anggaran yang disiapkan negara untuk kepentingan masyarakat,” kata Nasir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Senin (25/3/2024).
Menurut dia, tidak ada komunikasi antara Dirjen Ketenagalistrikan dengan Komisi VII DPR. Ia pun tidak mengetahui siapa pimpinan proyek dan siapa yang ditugaskan Kementerian ESDM untuk mengawal hingga barang hibah tersebut tersalurkan.
Pasalnya, kata dia, Dirjen Ketenagalistrikan tidak ada di lapangan untuk menyaksikan penyerahan barang hibah tersebut. Bahkan ketika ditelepon, kata dia, Dirjen Ketengalistrikan tidak bertanggung jawab. “Dilempar-lempar saja. Diminta tanya direktur ini dan itu,” kata dia.
Ia lantas membandingkan program rice cooker gratis dengan proyek penerangan jalan umum tata surya (PJU TS) Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Menurutnya, program PJU TS lebih jelas karena lampunya ada, barang ada, contact person proyek juga ada. Bahkan, kata dia, jalur complain juga disediakan.
Karena itu, selain meminta program rice cooker diaudit BPK, ia meminta agar laporan proyek ini turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Seluruh orang dalam proyek ini juga harus diperiksa karena Rp300 miliar uangnya (anggaran programnya)” kata dia.
Program rice cooker gratis merupakan program hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023. Program ini menyasar rumah tangga pelanggan listrik PLN dan PLN Batam yang tidak memiliki alat memasak listrik. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ESDM menggandeng PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan barang hibah tersebut.
Adapun anggaran program rice cooker gratis tercatat senilai Rp322,5 miliar tetapi hanya terealisasi Rp176,06 miliar. Musababnya, rice cooker gratis ini baru tersalurkan 342,621 unit dari target sebanyak 500 ribu unit. “Sisa anggaran sebesar Rp146,44 miliar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA,” kata Dirjen Ketenaggalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu.
“Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan program ini belum bisa memenuhi harapan. Ini program pertama Kementerian ESDM sehingga perlu persiapan lebih panjang.”
