A., Seorang tentara cadangan berusia 26 tahun yang ditugaskan untuk memilih target pembunuhan, menyatakan bahwa dia pada awalnya merasa penting untuk membunuh anggota Hamas, termasuk dengan menjatuhkan bom ke rumah mereka yang dihadiri seluruh keluarga.
“Ketika Anda mengebomnya, Anda berkata: ‘Saya tidak punya masalah dia sekarang berada di rumah bersama seluruh keluarganya,’ meskipun tidak ada indikasi bahwa membunuh orang ini benar-benar masuk akal secara militer,” jelasnya.
Namun seiring berjalannya waktu, ia berkata, “Saya merasa apa yang saya lakukan sia-sia. Kami hanya mengejar tujuan untuk menunjukkan suatu prestasi tanpa strategi atau arahan apa pun.”
Dia mengatakan bahwa sekitar satu bulan setelah perang, kebijakan mengenai berapa banyak warga sipil yang dapat mereka bunuh sebagai “kerusakan tambahan” adalah “sangat permisif.”
Dalam satu kasus, dia memilih sasaran dan mengebom rumah pria tersebut. Setelah penyerangan tersebut, terlihat jelas bahwa sasarannya berada di luar rumah pada saat pengeboman dan selamat, namun pemboman tersebut menewaskan dua wanita dan melukai beberapa orang lainnya.
“Anda merasa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal secara militer, dengan risiko cedera yang sangat serius pada orang-orang yang tidak diragukan lagi tidak bersalah, hanya karena Anda harus menunjukkan suatu prestasi,” jelasnya.
Israel Kekurangan Tentara
Banyak IDF Mati, Panglima Perang Israel Tuntut Perluasan Layanan Wajib untuk Atasi Kurang Pasukan
Panglima perang Israel menuntut perluasan layanan wajib untuk mengatasi kekurangan pasukan.
Tentara Israel terus mengalami kerugian besar di Gaza dan mengeluh bahwa ‘tingginya jumlah kematian’ telah memperburuk kekurangan pasokan.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menjadwalkan pertemuan mendesak untuk membahas perpanjangan wajib militer menjadi tiga tahun, outlet berita Ibrani Makan melaporkan pada 21 Juni.
Permintaan tersebut muncul mengingat krisis perekrutan yang serius dan kekurangan tentara di angkatan bersenjata Israel.
“Realitas keamanan baru memerlukan penemuan cara untuk melanjutkan upaya perang,” kata Gallant seperti dikutip. Gallant telah meminta agar Netanyahu menyetujui hal ini di pemerintahan dalam beberapa hari mendatang.
Permintaan menteri perang tersebut juga muncul kurang dari dua minggu setelah Knesset Israel memberikan suara mendukung rancangan undang-undang wajib militer yang kontroversial untuk menunda wajib militer Haredim (Yahudi ultra-Ortodoks) menjadi tentara. 63 orang mendukung RUU tersebut, dan 57 orang menentangnya.
Wajib militer Haredim telah menjadi sumber ketegangan di Israel belakangan ini. Partai-partai sayap kanan, yang menjadi sandaran koalisi Netanyahu, mendukung pengecualian yang berkelanjutan bagi Haredim, sementara partai-partai lain, termasuk Gallant, percaya bahwa beban dinas militer adalah tanggung jawab seluruh warga Israel.
Orang-orang Yahudi Israel ultra-Ortodoks yang berusia militer telah mampu menghindari wajib militer selama beberapa dekade dengan mendaftar di yeshivas (sekolah agama) dan mendapatkan penangguhan wajib militer berulang kali selama satu tahun hingga mereka mencapai usia pengecualian militer.
Pemerintah belum dapat mencapai konsensus mengenai masalah ini.
“Selama berbulan-bulan, lembaga keamanan dan militer telah berupaya untuk memajukan rancangan undang-undang dan mencapai kesepakatan dengan Kementerian Keuangan dan Kehakiman, namun tidak berhasil atau mengalami kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan mendesak tentara,” kata Gallant.
Masalah Haredim telah menyebabkan kekurangan tentara di angkatan bersenjata selama masa perang.
Seorang koresponden radio tentara Israel, Doron Kadosh, melaporkan pada hari Senin bahwa militer sedang membentuk divisi baru untuk pasukan cadangan di atas usia pensiun 40 tahun untuk memenuhi “kebutuhan mendesak akan lebih banyak pasukan.”
Divisi baru ini berada dalam “tahap lanjutan” dan akan memanggil warga Israel yang sebelumnya dibebaskan dari wajib militer, menurut Kadosh.
