BANDA ACEH – Melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, eks Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono punya firasat tak enak.Bisa jadi, dia sangat khawatir megaproyek IKN senilai Rp466 triliun ini, gagal menjadi ibu kota negara yang seutuhnya. Apalagi, bulan depan, Presiden Jokowi lengser digantikan Prabowo Subianto.
Dia mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik IKN dengan hal-hal yang bersifat sosiokultural masyarakat.
“Kita ini membangun kota, bukan membangun seperti developer. Jadi, bukan membangun properti saja, yang kita bangun kota,” kata Bambang, Jakarta, dikutip Jumat (6/9/2024).
Ia menegaskan. inti dari sebuah kota adalah warganya. Oleh karena itu, Bambang menekankan masyarakat yang seharusnya dibangun, bukan sekadar infrastruktur megah.
Bambang berharap IKN bisa benar-benar menjadi smart city di masa mendatang. Jangan sampai bernasib sama dengan ibu kota Myanmar yang gagal, karena tak ada penduduknya.
“Kalau kita lihat, kita tidak ingin terjebak di dalam kesalahan seperti Myanmar (pindah ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw). Itu (Naypyidaw) semuanya bagus, hotelnya ada, fasilitas pemerintahan bagus-bagus, ada dua lapangan golf, ada kebun binatang, tapi orangnya enggak ada. Dalam arti (manusianya) tidak terbentuk,” tegas Bambang.
Ia kemudian menyoroti sebuah miskonsepsi yang kerap dilontarkan sejumlah pihak. Ingat, IKN tidak dibangun dari nol. “Kita kepengin bahwa kita punya satu contoh (smart city di IKN). Mudah-mudahan kita bisa ke depannya mewujudkan, siapapun yang menjadi kepala Otorita di sana,” harapnya.
Bambang menekankan sudah ada 214 ribu orang yang menetap di kawasan Sepaku yang berdekatan dengan IKN. Oleh karena itu, IKN kini punya dua wajah.
“Kita melihat sekarang ini ada dua wajah di IKN. Satu wajah modern ditunjukkan kemarin 17 Agustus dan nanti sampai akhir tahun (2024). Satu lagi wajah Kecamatan Sepaku dengan 39.900 orang, gak sedikit loh dan itu saudara kita yang sudah ada di sana,” jelasnya.
“Kita harus hormati mereka, tingkatkan mereka, supaya mereka gak jadi penonton. Itu sebabnya harus segera mem-balance antara fisik yang megah (dan) monumental di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sama yang sekitarnya,” saran Bambang.
Mantan kepala OIKN itu menekankan sekarang waktu yang tepat untuk mengejar keseimbangan tersebut. Diharapkan, pemerintah tak hanya fokus dengan pembangunan fisik.
“Itu PR kita yang paling besar, bukan fisik. Kalau fisik, kita ada uang, ada anggaran, kita bisa bangun. Tapi membentuk masyarakat adalah membentuk kita saling sambung rasa, kohesi sosial, itu yang penting,” tutup Bambang.
Meski sudah tak lagi menjadi kepala OIKN sejak awal Juni 2024, Bambang punya tugas baru dari Presiden Jokowi. Ia diminta untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.
