OLEH: ILHAM BINTANG
ZULKIFLI HASAN (Zulhas) mungkin personifikasi politikus yang mempraktikkan apa yang pernah dikecam Benjamin Disraeli hampir dua abad lalu.
“Tidak ada pengkhianatan atau kekejaman yang partai politik tidak mampu lakukan. Karena di dalam politik, tidak ada honour (kehormatan),” kata Perdana Menteri Inggris 1874 yang juga sastrawan yang kemudian menjadi salah satu negarawan Inggris Raya pada abad ke-19.
Hampir dua abad kemudian kita lihat praktik serupa dilakukan secara terang-terangan oleh Zulhas. Menteri Perdagangan RI merangkap Ketua Umum PAN (Partai Amanah Nasional) itu benar-benar menistakan definisi politik seperti pernah disimpulkan Aritoteles, yaitu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Aristoteles (384 SM-322 SM) adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena.
Dalam artikel “Pilpres 2024, Politikus Tanpa Kehormatan, dan Tragedi Yunani” (11 Juli 2022), saya sudah memaparkan beberapa fakta bagaimana demokrasi di Indonesia dibajak oleh para politisi dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan segelintir golongan.
Pemilu, pesta demokrasi yang dibiayai rakyat dengan uang ratusan bahkan ribuan triliun hanya ditujukan demi melanggengkan kekuasaan elite parpol. Jangankan rakyat –yang hanya disuruh menonton– sesama politisi saja, pun mereka tega saling menyingkirkan.
Lihatlah “Presidential Threshold” yang digunakan untuk mengeliminasi parpol yang tidak mengantongi suara pemilu minimal 20 % untuk ikut kompetisi.
Setelah itu, mengerucut lagi, calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan parpol peserta pemilu haruslah kader parpol. Padahal, kedua poin itu tidak diatur dalam konstitusi kita, UUD 1945 maupun UU Tentang Pemilu.
Herannya, Mahkamah Konstitusi terlibat larut di dalamnya. Tidak heran jika banyak suara menginginkan MK dibubarkan saja.
Manuver politik yang bikin geger sebelumnya, yang melibatkan Ketua Umum PAN itu secara langsung, adalah wacana menunda Pemilu 2024. Bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, plus Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengorkestrasi juga wacana memperpanjang 2-3 tahun masa jabatan Presiden Jokowi.
Alasannya, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi akibat lebih dua tahun didera pandemi. Apa pun dari pilihan itu semuanya mengkhianati kontitusi.
Tak pelak, wacana empat sekawan “orang dalam istana” itu pun menghadapi perlawanan sengit dari para pakar hukum tata negara, aktivis prodemokrasi hingga buruh dan mahasiswa. Keempatnya memang nyaris saja membuat negeri ini chaos.
Untung Jokowi cepat sadar. Cepat membaca situasi panas dengan segera menyatakan Pemilu 2024 tetap dilangsungkan sesuai agenda. Zulhas lalu diangkat oleh Jokowi menjabat Menteri Perdagangan mengganti Muhammad Lutfi yang dilengserkan karena krisis minyak goreng di Tanah Air.
Migor Sesembahan
Hari-hari ini publik kembali dikejutkan oleh ulah Zulhas. Sebuah video menunjukkan sikap rendah dia sebagai politikus sekaligus pejabat negara saat membagikan minyak goreng Kementerian Perdagangan, “Minyakita”, secara gratis.
Dalam kunjungan kerjanya sebagai Mendag ke Lampung ia memanfaatkan kesempatan berkampanye sebagai Ketum PAN.
Ia — dalam video yang beredar dua hari lalu — kedapatan membagi-bagi minyak goreng gratis kepada masyarakat di Lampung dengan syarat harus memilih putrinya yang akan maju dalam Pemilu 2024.
Mari kita catat dulu dugaan pelanggaran aturan oleh Zulhas. Pertama, melanggar etika jabatan. Kedua, KKN karena mengarahkan masyarakat untuk memilih putrinya sendiri di acara yang diadakan kementerian yang dipimpinnya.
Ketiga, mantan besan Amin Rais itu juga diduga melakukan pelanggaran undang-undang Pemilu yang isinya larangan dengan pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.
Menurut laporan media, pembagian dilakukan dalam acara PAN-SAR Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7) lalu. Zulhas sendiri belum seumur jagung jadi Menteri Perdagangan. Ia baru dilantik Jokowi menjadi menteri 15 Juni 2022 menggantikan Muhammad Lutfi.
