BANDA ACEH –Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Selamatkan Negara (GPSN) menggeruduk Kementerian BUMN, KPK dan Kejagung pada Senin (20/6/2022) hari ini.
Mereka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) atau MIND ID.
Mereka menduga Hendi saat menjabat sebagai Direktur PT Perusahaan Gas Negara (PGN) telah melakukan intervesi terkait aksi jual beli saham yang dilakukan oleh beberapa perusahan besar dibawah naungan BUMN di antaraya PT Saka Energi Exploration Production BV (SEEPBV) dan PT Sunny Ridge Offshore Limited (SROL) pada 16 Desember 2014 silam.
“Sekitar USD 70 Juta atau sekitar 98 Miliar yang dipergunaakan untuk membeli saham kepemilikaan, angka yang begitu drastis menimbulkan polemik,” demikian dalam rilis GPSN.
Mereka juga meminta KPK segera melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi di badan usaha PT Saka Energi Indonesia.
“Terkait kasus yang menjerat Saka Energi di antaranya adalah proses akuisisi sebesar 20% Participating Interest (PI) di Lapangan Kepodang, Blok Muriah, Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa perusahaa PT Saka Energi adalah anak perusahaan PT PGN,” jelasnya.
Selain itu, terdapat pembayaran lanjutan yang dilakukan pada Januari 2015 berupa Cash Call Payment ke PT Sunny Ridge di Singapura. Setelah transfer dana dieksekusi, pada Maret 2015, barulah Deloitte melakukan valuasi. Nilai yang diperhitungkan sampai dengan 2026.
“Di lain sisi, diduga juga ada kejanggalan proses akuisisi berdasarkan catatan pajak. Dugaan jumlah kerugian negara diperhitungkan dari selisih nilai awal investasi sebesar USD 101,05 juta dan nilai akhir investasi pada laporan keuangan Saka Energi Oil and Gas Property Lapangan Kepodang sebesar USD 31,78 juta,” ungkapnya.
“Perlu diketahui, sejak Februari dan Desember 2015, Saka Energi juga menerima pinjaman dari pemegang saham sebesar USD 77,61 juta dan USD 283,12 juta. Fasilitas peminjaman pertama akan jatuh tempo pada 6 Januari 2023. Sementara fasilitas pinjaman kedua diperpanjang sampai dengan 1 Desember 2025. Sebanyak 50 persen dari total fasilitas pinjaman
harus dilunasi paling lambat 1 Desember 2024 dan sisanya paling lambat 1 Desember 2025,” tuturnya.
Oleh karena itu, GPSN mendesak Erick Tohir mencopot atau memecat Hendi Prio Santoso sebagai Direktur MIND ID tanpa melihat
dan mempertimbangkan ulang Track Record yang dimiliki. Mereka juga meminta penegak hukum agar segera menindak kasus kerugian Negara kepada Direktur MIND ID Hendi Prio Santoso.
Berikut 4 tuntutan GPSN:
1. KAMI MENUNTUT ERICK TOHIR SEGERA COPOT HENDI PRIO SANTOSO SEBAGAI DIREKTUR MIND ID.
2. ERICK TOHIR GAGAL DAN TAK LAYAK SEBAGAI CAPRES APABILA TIDAK BERANI MENCOPOT DIRUT MIND ID YANG
TERINDIKASI DUGAAN KORUPSI
3. KAMI MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK SEGERA BERTINDAK TERHADAP KASUS HENDI PRIO SANTOSO.
4. KAMI MEMINTA PRESIDEN JOKOWI DODO TURUN TANGAN UNTUK KASUS YANG MERUGIKAN NEGARA.