Penulis: Desmalia**
Reformasi ekonomi politik Indonesia telah menjadi topik yang terus diperbincangkan sejak awal reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi yang baik, yang diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah reformasi tersebut sudah berhasil atau masih jalan setapak?
Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan reformasi ekonomi politik, termasuk dalam mengatasi masalah korupsi, memperbaiki sistem perpajakan, dan meningkatkan keterbukaan informasi. Namun, meskipun telah ada kemajuan dalam beberapa hal, masih banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi.
Masalah utama dalam reformasi ekonomi politik Indonesia adalah bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem politik yang memungkinkan praktik-praktik korupsi dan nepotisme terjadi, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan yang besar dalam distribusi sumber daya, yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.
Sebagai contoh, sektor pertambangan dan kehutanan masih dikuasai oleh beberapa kelompok yang memiliki kepentingan yang besar dalam industri tersebut, sementara masyarakat lokal sering kali tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari sumber daya tersebut.
Dalam hal ini, reformasi ekonomi politik Indonesia masih perlu terus ditingkatkan, baik dalam memperbaiki sistem politik maupun dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam, dan memperkuat peran lembaga pengawasan.
Salah satu langkah awal yang dapat diambil untuk meningkatkan reformasi ekonomi politik adalah dengan memperkuat lembaga pengawasan dan memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman dapat dianggap sebagai lembaga yang penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik dan ekonomi.
Selain itu, perlunya penguatan aturan dan hukum yang jelas dan tegas untuk menghindari praktik-praktik korupsi dan nepotisme dalam kebijakan ekonomi juga menjadi penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki tata kelola perusahaan dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan.
Di samping itu, perlu juga diadakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam, yang seringkali menjadi sumber masalah dalam ekonomi politik Indonesia. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor ekonomi lain, seperti industri dan jasa, serta mengembangkan ekonomi berbasis teknologi.
Terakhir, penting juga untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme seperti forum partisipasi publik maupun melalui media sosial dan platform digital. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah.
Dalam kesimpulannya, reformasi ekonomi politik Indonesia masih perlu terus ditingkatkan, baik dalam memperbaiki sistem politik maupun dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan ekonomi. Dengan adanya upaya yang berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai potensinya sebagai negara yang makmur dan adil bagi seluruh masyarakatnya.[]
**). Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Universitas Syiah Kuala (USK)
