Sebelumnya DKP Aceh juga telah menerima laporan dari DP2KP Banda Aceh yang menyampaikan adanya kekurangan BBM solar subsidi yang dibutuhkan oleh nelayan setempat hingga menyebabkan lamanya antrian di SPBUN.
Dalam kunjungan nya, Aliman menemui secara langsung pengelola SPBUN Tuah Sejati Baydhawi guna mendapatkan informasi lebih lengkap dan detil terkait pelayanan yang sudah dilakukan kepada kapal nelayan selama ini yang singgah di SPBUN tersebut.
Baydhawi kepada Aliman menuturkan, pelayanan pihaknya kepada sejumlah kapal nelayan yang masuk ke pangkalan mengisi BBM jenis solar subsidi selama ini berjalan baik dan lancar, secara operasional tidak ada kendala. Meskipun begitu, kuota minyak yang tersedia masih mengalami kekurangan.
“Kuota BBM yang ada saat ini (eksisting) sebanyak 200 ton per bulan, dari jumlah tersebut memang ada penambahan dari sebelumnya sebanyak 8 ton yang merupakan hasil pertemuan lalu yang diadakan DKP Aceh. Tetapi berdasarkan kebutuhan rill, jumlah BBM yang harus disediakan sebanyak 300-350 ton setiap bulannya,” ujar Baydhawi.
Baydhawi menambahkan, kuota 200 ton itu tidak dipasok sekaligus oleh pihak Pertamina, namun per hari, yakni sebanyak 8 ton atau 24 kali dalam sebulan.
Dari sebanyak 8 ton BBM yang disalurkan setiap hari itu dibagi untuk dua segmen masing-masing 4 ton untuk armada kapal pukat dengan batasan bobot maksimal 30 Gross Tonage (GT), dan 4 ton lagi untuk boat tetep atau kecil yang biasanya pergi melaut one day fishing.
Lebih lanjut Baydhawi memohon kepada DKP Aceh agar dapat membantu pihaknya untuk memfasilitasi pengajuan tambahan kuota baru BBM jenis solar subsidi ke Pertamina sebanyak 50-100 ton lagi guna memenuhi kebutuhan kapal nelayan yang bersandar di kawasan pelabuhan perikanan tersebut.
Menanggapi permintaan pihak pengelola SPBUN Tuah Sejati, Aliman yang turut didampingi Plt. Kabid Perikanan Tangkap dan Kepala UPTD PPS Kutaraja yang turun ke lapangan mengatakan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut guna mempermudah armada kapal di pelabuhan perikanan khususnya di kawasan Lampulo dapat memperoleh BBM subsidi sesuai ketentuan.
“Berdasarkan informasi dan tinjauan lapangan yang kami lakukan hari ini memang kami mendapati sejumlah kapal nelayan yang masih mengantri untuk mendapatkan BBM solar untuk melaut. Bahkan membutuhkan waktu hingga seminggu hanya untuk mendapatkan BBM tersebut,” kata Aliman.
Oleh karena itu, kata Aliman menjelaskan, terkait rencana pengajuan penambahan kuota BBM jenis solar untuk nelayan ini, pihaknya segera melakukan kajian komprehensif bersama stakeholder untuk memastikan angka yang ideal kebutuhan BBM subsidi untuk nelayan di kawasan ini.
“Atas dasar hasil kajian tersebut nantinya akan kita teruskan ke pihak Pertamina atau Badan Pelaksana Harian Migas Aceh agar dapat dipertimbangkan guna memenuhi permintaan pihak SPBUN yang ada di kawasan pelabuhan perikanan Lampulo bahkan jika memungkinkan di seluruh Aceh,” pungkasnya.