Jadi mandiri itu artinya tidak tergantung pada pemerintah?
Tidak tergantung kepada siapapun. Tidak pemerintah saja, kepada siapapun. Dia berdiri sendiri. Masalah anggaran, masalah kebijakan, keputusan. Itu harus dari diri.
Dia partai yang modern. Manajemennya harus terbuka. Mandiri, terbuka, modern. Kalau kepemimpinan Pak Airlangga tertutup. Bisik-bisik lalu ada keputusan. Kaget-kaget semuanya.
Tidak mandiri. Saya ini anggota fraksi Partai Golkar sudah lima periode, sudah tua mulai 1.997. Orde baru. Saya sudah di Senayan. Selama tahun 1.994, selama periode Pak Airlangga. Satu kali rapat fraksi.
Padahal seharusnya, setiap kali kita reses. Harus rapat fraksi pelindung. Ketua Umum Partai memberikan arahan kepada semua anggota fraksi.
Untuk turun ke daerah. Aspirasi rakyat mendengar dan lapor kepada DPP. DPP bikin kebijakan mana tidak pernah. Karena Partai yang harus mendengarkan aspirasi rakyat. Harus menarikkan. Cek and recheck.
Ada kebijakan benar nggak ini? Cek dulu ke bawah. Oh, nggak benar. Harus diunah karena Partai ini adalah Partai Rakyat. Partai terbuka. Satu-satunya saya bisa klaim. Partai terbuka di Indonesia ada Golkar.
Nah kita tahu bagaimana Pak Soeharto memimpin sekian puluh tahun ya. Ketua Dewan Pemimpinan. Tapi waktu itu reformasi nggak ada. Anak-anaknya Pak Harto.
Nah sekarang ini ketidakmandiriannya ketika Pak Airlangga memimpin Golkar apa buktinya? Contohnya apa?
Ini banyak contohnya. Tapi ini yang fatal keputusan Munas Bali 2014. Munas Jakarta 2019. Calonnya itu dari delapan.
Proses-proses ada yang disuruh mundur. Sampai tinggal dua saya dan Pak Airlangga. Saya disuruh mundur.
Jadi kemandiriannya Pak Ridwan disuruh mundur?
Nggak mau saya.
Yang nyuruh siapa?
Ya jangan disebutlah.
Pokoknya yang punya kuasa kira-kira ya?
Ya. Tapi dia tidak langsung juga akan lewat.
Pak Ridwan suruh mundur?
Mundur. Nggak bisa. Partai yang mundurkan saya. Jangan orang lain ya kemudian diaklamasikan. Di forum. Saya tidak dikasih waktu untuk berbicara. Menyampaikan visi-misi sebagai calon ketua umum.
Saya sudah nggak setuju. Ada jejak digitalnya. Saya tidak setuju kalau Ketua umum Airlangga diputuskan menjadi calon presiden. Terus jalan eh begitu mau calon presiden. Nggak wani maju.
Oh tdak berani maju?
Nggak wani maju.
Itu artinya kemandiriannya nggak ada gitu?
Nggak mandiri tuh karena keputusan Munas harus dia laksanakan. Kalau dia nggak berani seharusnya mundur.
Di mana mengubahnya Munas?
Ya Munas nggak bisa rapim. Itu tidak mandiri.
Mengapa kok tidak maju terus sebagai capres menurut yang Cak Ridean ketahu?
Ya semua orang tahu sih. Bukan saya saja yang tahu, kalau maju terus bisa gawat selesai dan tamat riwayatnya ya.
Apakah ini pernah dialami oleh Golkar?
Pernah oleh Akbar Tanjung yaitu dipolitisasi.
Ketika Buloggate (penyalahgunaan dana), dia sempat ditahan itu di kejaksaan. Kita kejaksaan satu bulan. Bertahan dia masuk proses pengadilan sampai mahkamah agung. Alhamdulillah.
Maksudnya Cak Ridwan, Airlangga harus punya karakter seperti itu?
Masuk penjara yuk masuk sudah risiko. Kalau gak wani jangan adi politisi Ketua Umum Golkar.
Oh itu ya masalahnya?
Itu masalahnya saya bukan menolak Gibran loh ya. Gibran itu elektabilitasya tinggi karena Pak Jokowi kan. Tapi prosesnya harus melalui Munas bukan Rapimnas.
Nah disitu saya. Saya ngomong langsung Munaslub.. Jadi istilah Munaslub saya sudah keluarkan di bulan Juli 2020. Dan saya. Saya datang ke kantornya Pak Airlangga jam 5 sore.
Diterima di kantor Menko. Mas ini begini, begini, begini. Gak wani. Buat poros keempat.
Pilpres waktu itu ada Pak Anies, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo. Harusnya Pak Airlangga poros keempat?
Dan itu resmi saya Dewan Pakar. Aku ini yang gak ele-ele. Ini Dewan Pakar ini. Sebagian pakar-pakar Golkar ini. Resmi.
Kalau lihat itu kan pasti kalah kan?
Ya gak apa-apa.
Gak penting ya? Kalah menang gak penting ya?
Aku ini dua kali maju Pilgub Jawa Timur. 2003 didukung Gus Dur, PKB, Golkar. Kalah kok aku.
Gak masalah?
Gak masalah. Terus 2008 maju lagi bareng PDIP Cak Sucipto Sekjen PDIP. Kalah maning yo gak apa-apa wong bertanding.
