BANDA ACEH -Bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkategori miskin, tidak bisa disebut sebagai solusi dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Rizal Ramli menuturkan, langkah pemerintah dengan menggelontorkan BLT menjadi kurang tepat, karena dalam penyalurannya juga tidak tepat sasaran.
“Ada masalah soal efektivitas, soal tepat sasaran atua enggak tapi poinnya total nilai BLT itu hanya 15 persen, dari total kenaikan harga BBM yang disedot oleh pemerntah,” ucap Rizal Ramli di Gedung Auditorium KKI FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/9).
Menurutnya, penyaluran BLT tidak ubahnya dari alat kampanye dari Presiden Joko Widodo untuk membangut citra positif menjelang berakhirnya masa jabatan pada tahun 2024 nanti.
“Rakyat kita ini istilahnya berebut lah soal BLT, jadi ini sebetulnya alat untuk Pak Jokowi dan pejabat-pejabat untuk menaikkan popularitasnya, alat kampanye,” katanya.
Dia menegaskan, bahwa BLT bukan alat yang tepat untuk menyejahterakan rakyat. Apalagi, BLT hanya senilai Rp 150 ribu yang dicairkan per empat bulan.
“Kan cuman dapetnya Rp 600 ribu dalam empat bulan, satu bulan kan dapat Rp 150 ribu, cuman Rp 5 ribu perak per hari bagaimana ningkatin (kesejahteraan rakyat),” pungkasnya.
