BANDA ACEH – Isu adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta telah menyita perhatian publik. Hal itu diduga bagian dari rencana perluasan dinasti Jokowi, untuk Kaesang Pangarep, sang putra bungsu. Maka tak heran jika isu ini telah memantik perdebatan banyak pihak. Salah satunya yang ikut merespon adalah Pengamat Politik Rocky Gerung.
Dikutip dari tayangan channel YouTube Rocky Gerung Official, mantan Dosen Universitas Indonesia (UI) itu menilai, bahwa RUU Daerah Khusus Jakarta itu merupakan bagian dari perencanaan dinasti yang mungkin juga akan gagal.
“Tapi idenya dari awal harus diduga karena bagaimanapun juga Jakarta adalah pusat bisnis, pusat pengambilan keputusan meski nanti ada IKN,” katanya.
Sebab menurut Rocky Gerung, Jakarta akan tetap menjadi kota politis, dan di dalamnya ada rakyat yang punya hak sebagai warga negara untuk bisa memenuhi segala kebutuhan dasarnya.
“Jadi kalau (Gubernur) tidak dipilih itu artinya ini jadi semacam protektorat dari istana aja kalau gubernurnya ditunjuk dan kemudian ditambah lagi bahwa wakil presiden akan jadi semacam kepala otorita aglomerasinya Jakarta.”
“Secara administratif mungkin efisien, tapi ini juga harus kita lihat perencanaan Politik Jokowi dari awal yang menginginkan bahwa kekuatan-kekuatan dia harus diselundupkan melalui undang-undang,” sambungnya.
Rocky Gerung khawatir, nanti seluruh energi wakil presiden bukan membantu presiden tapi malah membentuk kekuatan politik sendiri di wilayah aglomerasi.
“Jadi itu intinya, apalagi gubernurnya akhirnya ditunjuk oleh presiden, atau wakil presiden. Jadi sebenarnya ini patut dicurigai masih dalam rangka cawe-cawe Jokowi,” tuturnya.
Meski, kata Rocky, ini bisa berubah karena konstalasi di DPR juga dinamikanya tinggi sekali.
Kemudian, tentu partai-partai besar seperti Gerindra maupun Golkar itu pasti berebut untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Kita curiga aja bahwa karena Gibran wakil presiden maka Gibran dikasih mainan baru di aglomerasi Jakarta.”
“Jadi saya kira diduga ada niat buruk tuh, kalau niat baik kita enggak usah bahas. Jadi dari awal Jokowi ada niat buruk terhadap demokrasi,” katanya lagi.
