BANDA ACEH -Komisi VI DPR RI akan menanyakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait pernyataannya soal bantuan sosial (bansos) dari Presiden Joko WIdodo (Jokowi).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Aria Bima juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi.
“Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan Politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi,” tegas Aria Bima dalam jumpa media PDI Perjuangan awal tahun 2024, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
“Itu akan kami tanyakan di Komisi VI. Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu,” tambahnya.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menambahkan bahwa pihaknya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.
PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, lanjut Aria Bima, partainya ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
“Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi,” jelasnya.
Menurutnya, program Jokowi sukses diminati rakyat karena adanya kerja tim di kementerian, bukan karena Jokowi semata. Oleh karena itu, pasangan Ganjar-Mahfud akan meneruskan program bantuan sosial yang dilakukan Jokowi ke depannya.
“Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial,” demikian Aria Bima
