BEREDAR berita pemerintah khususnya Kemendikbudristek akan mengganti kurikulum merdeka dengan kurikulum nasional. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek Iwan Syahril menerangkan, yang benar adalah Kemdikbudristek sedang merumuskan dan merancang kebijakan tentang penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional yang selalu akan disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan khususnya yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka.
Menurut Iwan, Kurikulum Merdeka mempunyai keunggulan, yakni menerapkan materi pembelajaran yang esensial. Dengan begitu, dia memastikan proses pembelajaran akan lebih mendalam. Bahkan pengembangan karakter hingga kompetensi peserta didik dapat ditingkatkan sehingga menjadi pribadi yang unggul dengan karakternya masing-masing.
Iwan juga menjelaskan, Kurikulum Merdeka juga memberikan fleksibilitas bagi pendidik untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Dengan begitu para pendidik mampu menuntaskan persoalan krisis pembelajaran,”Kurikulum ini fokus pada pendalaman, bukan kecepatan sehingga guru tidak perlu diburu-buru menyelesaikan semua materi yang harus dikuasai,” kata Iwan.
Kurikulum Merdeka menurut Iwan dapat secara adaptif digunakan dalam berbagai kondisi, sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, fleksibel. Dengan begitu pengajar atau guru dapat leluasa dalam menciptakan pembelajaran, serta berfokus pada kebutuhan murid. Tujuan Kurikulum Merdeka adalah bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pembelajaran berkualitas, menyenangkan, dan lebih bermakna.
Iwan menginformasikan, hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 80 persen satuan pendidikan di Indonesia telah memilih dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara sukarela sebagai kurikulum satuan pendidikan.
Pengamat Pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Budi Santoso Wignyosukarto melihat Kurikulum Merdeka dapat menciptakan proses pembelajaran yang relevan dan lebih dekat dengan murid. Termasuk juga kompetensi yang dibutuhkan lapangan pekerjaan yang diminati ketika lulus. “Kurikulum Merdeka dilaksanakan agar lulusan lebih dekat dengan lapangan kerja, termasuk dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), yang diharapkan sesuai dengan kompetensi tertentu,” kata Budi.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, “Regulasi ini akan memberi kepastian bagi semua pihak tentang arah kebijakan Kurikulum Nasional. Setelah Permendikbudristek ini terbit, sekitar 20 persen satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka akan memiliki waktu 2 tahun untuk mempelajari dan kemudian menerapkannya.”
Anindito menjelaskan, yang paling penting dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah tujuan akhirnya. Di mana, kata dia, pergantian kurikulum hanya cara untuk mencapai tujuan yang semua pihak inginkan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid.
Bekerja Pada Ujung Bukan Akar
Berganti kurikulum setiap tahun seolah hanya itu persoalan pendidikan di negeri ini. Padahal, kurikulum merdeka sejak dicanangkan sejak awal 2020 dan diterapkan secara terbatas di sekitar 3.000 Sekolah Penggerak pada 2021 kemudian tahun 2022 dan 2023, Kurikulum Merdeka menjadi opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan belum diketahui evaluasinya apakah sukses sesuai target yang dituju atau tidak.
Tidak pernah ada penjelasan resmi dari Kemendikbudristek secara terbuka untuk diketahui publik bahwa kurikulum merdeka itu telah sukses mencapai tujuannya. Setidaknya semua permasalahan terkait pendidikan sudah banyak berkurang , terutama outpun pendidikan yang berkualitas.
Yang menjadi pertanyaan, ketika kemudian diwacanakan sebagai kurikulum nasional adakah jaminan arah pendidikan kita akan lebih baik? Bukan pesimis, namun sangat yakin jika melihat landasan didirikannya kurikulum itu, sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan! Sejak awal kurikulum merdeka hanya berorientasi pada sistem belajar merdeka yang bersih dari pendidikan politik maupun agama (baca Islam).
