BANDA ACEH – Langkah hukum praperadilan yang diajukan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dinilai bisa mempertegas kasus dugaan korupsi impor gula itu bernuansa Politik atau tidak. Sebab, hakim praperadilan bisa menilai bukti-bukti atas penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, praperadilan merupakan langkah hukum yang bisa diambil tersangka untuk menguji aspek formil. Nantinya, hakim akan menguji semua keabsahan bukti untuk memastikan prosedur perkara dijalankan dengan baik.
“Praperadilan juga masuk ke materi perkara dalam pengertian apa sudah cukup alasan bukti-bukti yang dijadikan dasar penersangkaan itu secara materil,” kata Fickar kepada wartawan, Minggu (17/11).
Menurut Fickar, jika semua bukti dinilai sah, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong tidak akan dianulir hakim dan perkaranya tetap dilanjutkan. Namun, jika disimpulkan bermasalah, status tersangka terhadap Tom Lembong gugur.
Selain itu, praperadilan juga bisa mempertimbangkan unsur politik dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Menurutnya, hakim praperadilan bisa mendalami munculnya isu tersebut.
“Karena tidak mustahil seorang ditersangkakan karena faktor politik dan faktor kepentingan lain selain juridis. Hakim papid harus menggalinya,” ujar Fickar.
Lebih lanjut, Fickar menekankan fakta lainnya yang juga dapat dipertimbangkan yakni keputusan Tom Lembong dalam mengimpor gula. Menurutnya, hakim praperadilan bisa mempertimbangkan bahwa kebijakan impor gula juga dilakukan era Mendag lainnya.
“Atau juga mempertimbangkan fakta-fakta mengapa Mendag lain yang mengimpor seperti TL (Tom Lembong) tidak ditersangkakan? ini juga bisa jadi pertimbangan hakim prapid,” urai Fickar.
Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait penetapan status tersangkanya. Sidang perdana gugatan praperadilan ini akan digelar pada 18 November 2024. “Sidang perdana Senin, tanggal 18 November 2024,” ucap Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto, Selasa (5/11).
PN Jaksel menunjuk hakim Tumpanuli Marbun untuk menjadi hakim tunggal yang akan mengadili praperadilan Tom Lembong. “Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan itu telah ditunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili, yaitu Bapak Tumpanuli Marbun,” pungkasnya.