BANDA ACEH –Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa melayangkan sindiran kepada pejabat Kominfo yang tidak mengakui kesalahan dan cenderung melempar kesalahan ke pihak lain usai pusat data nasional (PDN) kena serangan ransomware.
Padahal mereka yang seharusnya memiliki tugas untuk mengamankan data negara.
Menyindir pejabat Kominfo, Ernest Prakasa mengisyaratkan berat sekali menjadi warga negara Indonesia. Sebab, selalu dibikin kecewa oleh pejabat negara yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai amanah.
”Kita yang bayar pajak. Kita juga yang disalahin. Gue rasa orang Indonesia dadanya pada tipis dah, kebanyakan dielus,” tulis Ernest Prakasa di akun media sosial X.
Banyak netizen yang setuju dengan komentar Ernest. Pejabat negara ugal-ugalan dan ketika terjadi masalah gelagapan dan malah menyalahkan pihak lain.
”Sepakat! Minimal kalau gak bisa kerja benar, nggak usah cari alasan nyalahin orang lain. Minta maaf kagak, tebar alasan kejauhan sampai kampus disalahin, rakyat disalahin. Padahal rakyat kita mah dengar, Maaf, kami tidak becus bekerja dari mereka saja sudah senang. Eh ini malah disalahin,” tulis salah satu netizen.
”Pusat Data Nasional kena ransomware, yang disalahkan bukan BSSN dan Kemenkominfo tapi perguruan tinggi dan masyarakat. Sudah gila,” timpal yang lain.
”Kelakuannya kayak bangsat, tapi nggak ngaku-ngaku. Begitulah penguasa. Sudah nggak bisa dibiarin nih kalau sudah kayak gini. Dikasih anggaran 700 M, pengadaan HD ext buat back up saja gak bisa,” kata warganet yang lain.
Menurut netizen, pejabat Kominfo yang tidak becus dalam bekerja seharusnya punya rasa malu dan memutuskan mengundurkan diri. Akan tetapi hal itu tidak kunjung dilakukan sampai sekarang.
”Minimal ngundurin diri kalau masih punya malu. Kalau masih muka tebal dihujat gak usah nuntut, ini negara demokrasi,” komentar salah satu warganet.
”Data di-hack minta maaf saja juga nggak. Ibarat 1 kompleks perumahan kemalingan. Bukannya security yang tanggung jawab, malah nyalahin warga,” kata netizen yang lain.
Indonesia mengalami musibah pusat data nasional (PDN) diretas yang berdampak pada beberapa layanan publik di Tanah Air mengalami kelumpuhan. Tak hanya itu, data penting negara lintas instansi terancam tidak dapat dipulihkan dengan adanya serangan tersebut
