BANDA ACEH -Penggunaan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) yang akan kembali dipakai KPU RI pada Pilkada Serentak 2024 menuai kritik.
Sejatinya, tujuan Sirekap untuk mempermudah penyelenggara negara dalam menghitung perolehan suara. Melalui Sirekap pula, hasil perhitungan bisa dibuka secara transparan kepada publik.
Namun praktiknya di Pilpres dan Pileg 2024 lalu, Sirekap justru bermasalah.
“Dengan teknologi (harapannya) yang salah bisa diperbaiki, yang mau melintir itu harapannya bisa dihindari. Tapi apa yang terjadi? Kita dibikin bingung, bagaimana bisa suara TPS sampai 400 bahkan lebih dari 1 juta (berdasarkan Sirekap). Padahal yang paling tinggi (di lapangan) 300-an (suara)” kata Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, Sabtu (6/7).
Mantan Komisioner KPU ini tidak menampik, pemanfaatan teknologi penting karena praktiknya bisa membantu pelaksanaan pemilihan di Indonesia. Apalagi, tujuan utama Sirekap untuk mempermudah tugas penyelenggara.
Hanya saja, temuan Netgrit pada Pilpres dan Pileg 2024 mengungkap banyak masalah pada Sirekap KPU.
Sirekap melenceng dari tujuan utama untuk mengefisienkan pekerjaan, justru menimbulkan masalah baru. Sirekap juga menimbulkan kebingungan dan kecurigaan masyarakat terhadap hasil penghitungan suara.
“Jadi ini persoalan yang mengganggu. Padahal di penyelenggaraan pemilu kita harus bisa menciptakan kepercayaan, sehingga bisa mendapat pemilu yang legitimate,/i>,” katanya.
Oleh karena itu, masalah Sirekap pada Pileg dan Pilpres 2024 harus menjadi bahan evaluasi KPU sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
“Seharusnya itu diperbaiki, bukan malah ditutup,” tutup Hadar.
