BANDA ACEH -Syarat seorang calon presiden yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) masing-masing parpol punggawa KIB merupakan hal yang ambigu dan multitafsir.
Demikian pendapat pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti soal pernyataan salah satu ketum parpol di KIB bahwa syarat capres harus memiliki KTA partai yang ada di KIB.
“Jika hanya sebatas memiliki KTA, maka siapa pun yang berada di luar partai dan ingin mencalonkan dalam pemilu bisa saja mendapatkan KTA dalam detik terakhir sebelum pencalonan,” kata Aisha kepada wartawan, Senin (24/10).
Peneliti Pusat Riset Politik (PRP-BRIN) itu juga menjelaskan pernyataan tersebut bisa juga menyiratkan setidaknya dua hal. Pertama, capres KIB adalah tokoh atau politikus yang memang sudah cukup lama berada di partai politik dan bukan sosok non-partai.
“Jika yang pertama terjadi, maka nama-nama tokoh non-partai akan tereliminasi. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah apakah calon harus dari partai di dalam koalisi KIB atau bukan?” tanyanya.
Kedua, makna eksplisit dari pernyataan tersebut adalah bakal calon potensial non partai harus memikirkan untuk segera berpartai, agar masuk dalam radar pilihan KIB.
“Jika pilihan kedua ini yang terjadi, maka siapa pun bisa menjadi bakal capres KIB tetapi ia harus dengan segera menentukan partai politiknya,” katanya.
Berdasarkan pernyataan itu, Aisah mengungkapkan kemungkinan KIB belum menentukan nama capres untuk berlaga di Pilpres 2024. Koalisi yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN itu masih melakukan lobi politik guna menentukan nama.
“Saya duga pernyataan itu tidak lantas menentukan sejak awal siapa yang akan dipilih Golkar, atau KIB. Karena semua masih dalam proses lobi-lobi politik sehingga masih bisa terjadi hal apapun,” demikian Aishah.
