PDIP-sebut-paripurna-dpr-tontonan-Politik-kemunafikan_m_126499.webp” width=”640″/>BANDA ACEH -Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Djarot Saiful Hidayah merespons soal keseriusan PDIP dalam mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Djarot mengaku tidak bisa memastikan sikap fraksi dan waktu mengajukan hak angket tersebut karena, angket merupakan hak pribadi anggota di DPR RI.
“Jadi, kalau ini kan hak masing-masing pribadi anggota dewan, ya,” kata Djarot di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).
Djarot menekankan, secara pribadi dirinya mengusulkan hak angket untuk mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, hak angket nantinya bisa mengetahui apakah pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan koridor demokrasi atau tidak.
“Kemudian, hak angket ini tentunya juga harusnya itu diterima dengan baik. Jadi, pemerintah enggak usah khawatir, pemerintah enggak usah memikirkan yang bukan-bukan, tapi kita ingin bahwa pemerintah bisa memberikan jawaban, penjelasan agar apa yang berkembang di masyarakat di kalangan akademisi, mahasiswa itu bisa dinetralisir,” ucap Djarot.
Djarot mengakui proses hak angket bukan sesuatu yang instan, karena perlu komunikasi lintas fraksi serta harus bisa menunjukkan bukti-bukti penyimpangan dalam kontestasi Pemilu.
Namun, ia memastikan hak angket bertujuan positif untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi, sehingga pemilu berikutnya khususnya Pilkada pada November 2024 bisa berjalan lebih baik.
“Kalaupun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki terutama dalam kebijakan misalkan distribusi bansos karena sebentar lagi kita akan menghadapi Pemilukada, 27 November,” pungkas Djarot.
