BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau terburu-buru mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota ke IKN. Bagi Jokowi, kesiapan IKN dalam berbagai hal jadi syarat utama untuk proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap. Bukan cuman gedungnya siap. Furniture-nya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap,” tegas Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Minggu 22 September 2024.
“Ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung,” dia menegaskan.
Jokowi sendiri tidak mempermasalahkan proses penandatanganan Keppres IKN. Menurut dia, itu bisa dilakukan oleh presiden selanjutnya jika memang IKN benar-benar siap dijadikan pusat pemerintahan.
“Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih, pak Prabowo Subianto. Yang penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun,” ujar Jokowi.
“Kalau itu sudah siap, juga ada yang pendukung yang lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap ndak, rumah sakitnya siap ndak. Semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan,” katanya.
Jokowi sebelumnya menyampaikan, dirinya tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai. Menurut dia, Keppres pemindahan ibu kota melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progress lapangannya dilihat,” ungkap dia.
Sebelumnya, pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara (IKN) akan difokuskan pada pengembangan pusat pertokoan dan pusat perbelanjaan seperti mal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa tahap ini bertujuan untuk menghidupkan kawasan IKN dengan menghadirkan lebih banyak fasilitas komersial.
“Pada tahap kedua, fokus utama akan lebih banyak diarahkan ke sana,” ujar Suharso kepada media di Menara Bappenas, Jakarta, Selasa 17 September 2024.
Suharso menegaskan bahwa pengembangan pusat pertokoan dan mal ini bertujuan untuk menjadikan IKN lebih ramai dan tidak hanya berfungsi sebagai kota administrasi.
Jokowi menekankan pentingnya menciptakan kota yang hidup dengan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang dinamis.
“Untuk menjadikan kota yang hidup, kita tidak bisa hanya fokus pada kantor administrasi. Kita perlu membangun fasilitas seperti pertokoan dan mal,” ujarnya.***